Warga Bondowoso Heran, STNK Tahun Ini Ada Opsen, Pajak Naik Jadi Rp1,48 Juta dari Rp885 Ribu

Viva, Banyumas - Masyarakat Bondowoso mendadak dibuat bingung saat membayar pajak kendaraan bermotor tahun ini. Pasalnya, dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) muncul keterangan baru berupa opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Biaya tambahan ini membuat total pembayaran membengkak signifikan.

Salah satunya dialami Samsudi, warga Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang. Saat memperpanjang pajak mobil Atoz miliknya, ia kaget karena total biaya yang harus dibayar mencapai Rp1,48 juta. Padahal, di STNK tertera biaya pokok pajak hanya Rp885 ribu. Yang membuat heran, di samping biaya pokok terdapat rincian baru: opsen PKB sebesar Rp357 ribu serta parkir berlangganan Rp55 ribu.

“Saya baru pertama kali lihat ada keterangan opsen PKB. Dulu setahu saya tidak ada,” ungkap Samsudi sambil menunjukkan bukti pembayaran.

Apa Itu Opsen PKB?

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso, Dodik Siregar, menjelaskan bahwa opsen PKB merupakan aturan baru yang berlaku mulai 2025. Sebelumnya, pajak PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipungut pemerintah provinsi dengan sistem bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar 30 persen.

Kini, pemerintah pusat memberlakukan sistem opsen, di mana 66 persen dari pembayaran PKB dan BBNKB langsung masuk ke kas daerah secara real time. Menurut Dodik, kebijakan ini dibuat agar lebih transparan dan jelas terlihat oleh masyarakat.

Dikutip dari akun Instagram @nyinyir_update_official, Dodik mengatakan Kalau dulu digabung jadi satu, sekarang dipisah agar masyarakat tahu mana yang masuk provinsi dan mana yang masuk daerah.

Target Penerimaan Daerah

Dengan adanya opsen PKB, Bapenda Bondowoso menargetkan penerimaan daerah mencapai Rp25,2 miliar dari PKB dan sekitar Rp9,6 miliar dari BBNKB pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan gencar melakukan sosialisasi melalui pamflet, operasi gabungan, hingga publikasi media.

Warga Masih Bingung

Meski aturan baru ini disebut transparan, faktanya banyak warga yang masih bingung. Tidak sedikit yang kaget karena biaya pajak kendaraan mereka terasa lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat untuk lebih teliti membaca rincian di STNK dan memahami bahwa opsen bukan pajak tambahan, melainkan pembagian penerimaan pajak yang kini dibuat lebih jelas.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan daerah bisa lebih mandiri dalam pembangunan karena dana dari pajak kendaraan langsung masuk ke kas pemerintah kabupaten