DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Sahroni: Angka itu Hal Biasa dan Uangnya Pasti Kembali ke Masyarakat

Viva, Banyumas - Kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan menuai sorotan tajam. Publik menilai angka tersebut terlalu besar, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit bagi sebagian masyarakat.

Namun, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus pengusaha sukses yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok, punya pandangan berbeda. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di laman Instagram Ahmad Sahroni, Sahroni menegaskan bahwa kenaikan tunjangan itu bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.

“Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Enggak, itu biasa sebenarnya,” ujarnya dikutip dari akun Instagram @ahmadsahroni88.

Menurut Sahroni, publik seharusnya tidak langsung menilai anggota DPR tidak memiliki empati hanya karena tunjangan yang diterima. Ia beralasan, banyak anggota dewan yang sering membantu masyarakat secara langsung, meski tidak dipublikasikan.

“Iya kan kalau dijabarin, republik kita itu senang lihat orang susah, enggak senang lihat orang senang. Padahal, banyak anggota DPR yang tiap hari memberikan bantuan tanpa kamera,” tambahnya.

Lebih jauh, Sahroni berpendapat bahwa uang tunjangan yang diterima para anggota dewan pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Ia menggunakan analogi sederhana: tangan kanan memberi, tangan kiri menyembunyikan.

“Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu diumumkan,” tegasnya.

Pernyataan ini tentu saja memicu reaksi beragam. Sebagian publik menilai justru karena uang itu berasal dari pajak rakyat, transparansi menjadi penting. Wajar jika masyarakat mempertanyakan kenaikan tunjangan yang nilainya dianggap fantastis.

Di sisi lain, Sahroni menekankan bahwa seluruh 580 anggota DPR memiliki empati dan cara masing-masing dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Hal itu, katanya, tidak bisa diukur hanya dari satu pos anggaran. Kenaikan tunjangan DPR ini memang menjadi isu sensitif. Di tengah keluhan masyarakat soal harga kebutuhan pokok, informasi soal tunjangan Rp50 juta per bulan terasa kontras.

Publik pun berharap agar wakil rakyat tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menunjukkan bukti nyata bahwa tunjangan tersebut benar-benar kembali ke masyarakat.

Apakah uang tunjangan DPR memang “biasa aja” seperti kata Sahroni, atau justru menegaskan jurang antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri? Pertanyaan ini yang kini jadi bahan perdebatan di publik