Dari Rp10 Juta Jadi Rp12 Juta, Tunjangan Beras DPR Jadi Sorotan, Adies Kadir: Karena Kasihan Sri Mulyani

Viva, Banyumas - Kenaikan tunjangan yang diterima anggota DPR RI kembali memicu perhatian publik. Salah satunya adalah tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan.

Meski jumlahnya terlihat fantastis jika dibandingkan dengan harga beras untuk rumah tangga biasa, pihak DPR menyebut kenaikan ini murni kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.

Klaim “Kasihan” Sri Mulyani

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, secara terbuka menyampaikan bahwa lonjakan tunjangan legislator, termasuk tunjangan beras, didasari atas rasa “kasihan” Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, gaji pokok anggota DPR yang tidak naik sejak tahun 2000 mungkin menjadi alasan di balik penyesuaian tersebut.

“Tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR,” ungkap Adies dikutip dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall.

Pernyataan ini sontak mengundang reaksi masyarakat luas, yang menilai alasan tersebut terkesan tidak masuk akal mengingat kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit.

Tunjangan Lain Ikut Naik

Selain tunjangan beras, Adies juga mengakui adanya kenaikan pada tunjangan bensin, yang sebelumnya Rp4 juta per bulan kini menjadi Rp7 juta per bulan.

Dengan tambahan berbagai tunjangan lainnya, total pendapatan anggota DPR kini bisa menyentuh angka Rp120 juta per bulan. Namun, Adies menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak berasal dari gaji pokok. “Yang naik cuma tunjangan itu saja. Gaji pokok sejak tahun 2000 masih sama,” katanya.

Klarifikasi Isu Gaji Rp3 Juta per Hari

Isu gaji anggota DPR yang disebut naik Rp3 juta per hari sempat viral di media sosial. Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahkan membantah keras kabar tersebut. Menurutnya, tidak ada kenaikan gaji pokok, melainkan hanya penyesuaian tunjangan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Klarifikasi ini diharapkan mampu meluruskan kabar simpang siur, meski tetap menimbulkan kritik publik terhadap tingginya fasilitas yang diterima wakil rakyat