PKB Desak Prabowo Ambil Alih 51 Persen Saham BCA untuk Selamatkan Uang Negara

Ilustrasi PKB desak Prabowo kuasai 51 persen saham BCA
Sumber :
  • pexel @Anna Nekrashevich

Viva, Banyumas - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih kembali 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Desakan ini disampaikan Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, yang menilai langkah tersebut penting untuk menyelamatkan uang negara terkait skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Proyek Tol Pejagan Cilacap Tersendat, Bupati Banyumas Desak Investor Cari Solusi Lahan

Menurut Ahmad Iman Sukri, saham mayoritas BCA yang semestinya menjadi milik pemerintah justru beralih ke Djarum Grup melalui dugaan rekayasa akuisisi. Padahal, pemerintah sebelumnya sudah menyuntikkan dana besar ke BCA lewat skema BLBI saat krisis moneter 1998.

“PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA,” tegasnya yang dikutip dari tvonenews.

Tambang Ilegal Disikat! Prabowo Siap Tindak Oknum TNI, Polri, hingga Politisi Termasuk Partainya Sendiri

Ia menjelaskan, pengambilalihan tersebut tidak memerlukan suntikan dana tambahan. Pasalnya, saham mayoritas itu pada dasarnya sudah milik negara. “Lucu rasanya kalau pemerintah yang sudah menyuntikkan dana justru tidak punya saham. Ini aneh dan harus diluruskan,” lanjutnya.

PKB menilai jika Presiden Prabowo berani mengambil langkah strategis ini, maka persoalan keuangan negara yang sedang mengalami tekanan dapat teratasi. Ahmad Iman Sukri bahkan menyebut ide ini sejalan dengan komitmen Prabowo yang sejak awal menjabat menyatakan tekad untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi dan mafia keuangan.

Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem, Jateng Siap Jalankan Instruksi Prabowo

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa dana BLBI merupakan uang rakyat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mengembalikan hak tersebut untuk kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir kelompok bisnis.

“Jika masalah BLBI-BCA tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik kepada pemerintah bisa rusak,” ucapnya.

Halaman Selanjutnya
img_title