Wamen PKP ke Banyumas, Janji Tak Main Proyek Pusat: Rumah Warga Dibedah, Ekonomi Desa Bergerak!

VIVA, Banyumas – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, pada Minggu (20/7/25) di Ruang Joko Kahiman.

Dalam agenda strategis ini, hadir pula kepala daerah dari Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan.

Fokus utama pertemuan adalah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pengembangan kawasan permukiman melalui tiga program utama Kementerian PKP.

Dalam pernyataannya, Fahri Hamzah menyampaikan target ambisius pemerintah untuk merenovasi 2 juta rumah setiap tahun mulai 2026.

Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas ketimpangan perumahan, terutama di wilayah pedesaan seperti Banyumas.

“Untuk hal ini kami sedang mempersiapkan sistem agar hal ini tidak menjadi proyek pusat, melainkan menjadi proyek teman-teman daerah. Ada kesiapan di daerah untuk menyalurkan secara cepat,” ujarnya.

Setiap unit rumah yang direnovasi akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp21,8 juta. Dari total tersebut, Rp2,5 juta akan diberikan langsung kepada penerima manfaat, sementara Rp17,5 juta dialokasikan untuk pengadaan material bangunan.

Menariknya, distribusi bahan bangunan akan dilakukan melalui kemitraan dengan Koperasi Merah Putih yang berbasis di desa.

“Rp17,5 juta itu nanti akan menjadi bagian dari kolaborasi kita dengan Koperasi Merah Putih di desa-desa. Sehingga koperasi lah yang nantinya akan menyiapkan bahan-bangunan,” tuturnya.

Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengurangi kemiskinan.

“Ini yang akan kita lakukan dan inshaAllah 2 juta menurut saya minimal,” ucap Fahri.

Bupati Banyumas menyambut positif program ini. Ia berharap kunjungan dan program dari Kementerian PKP menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan RTLH di Banyumas.

“Sangat kami dukung, apalagi ini merupakan program yang baik untuk menuntaskan permasalahan RTLH di Banyumas pada khususnya,” ungkap Sadewo.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyerahkan proposal bantuan stimulan perumahan swadaya sebagai upaya mempercepat penuntasan RTLH serta membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak.

Selain program renovasi rumah, turut dibahas dua program strategis lainnya: restorasi 1.000 kawasan pesisir bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pembangunan rumah vertikal untuk mengurangi backlog perumahan, khususnya di wilayah urban padat.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, Kabupaten Banyumas optimis dapat menjadi percontohan dalam implementasi program perumahan berbasis kerakyatan yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.