Menuju 91 Persen ! Banjarnegara Genjot Inklusi Keuangan Demi Ekonomi Rakyat
- Instagram @kabupatenbanjarnegara
Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus menggencarkan upaya peningkatan inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah. Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menegaskan bahwa target inklusi keuangan tahun 2025 harus mencapai 91 persen, naik signifikan dari capaian sebelumnya.
Hal itu disampaikan Wakhid saat memimpin rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banjarnegara, yang digelar pada Kamis (10/7/2025) di ruang rapat bupati.
“Target ini tidak mudah, namun sangat penting. Diperlukan intervensi program yang tepat dan kolaborasi yang solid antar anggota TPAKD, termasuk sektor perbankan, lembaga keuangan mikro, dan perangkat daerah,” ujar Wakhid dalam sambutannya dilansir dari Pemkab Banjarnegara.
Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana masyarakat memiliki akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi dan terhindar dari praktik keuangan ilegal seperti rentenir atau pinjaman online ilegal.
Wakhid menambahkan bahwa peningkatan inklusi keuangan juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan masyarakat yang cerdas dalam mengelola keuangan, maka perputaran ekonomi di Banjarnegara akan semakin kuat.
“Saya ingin masyarakat nantinya bisa lebih cerdas mengelola uang, bisa memilih produk keuangan yang sesuai, dan tahu bagaimana menghindari risiko keuangan,” katanya.
Dalam forum tersebut, TPAKD diminta segera menyusun rencana aksi inklusi keuangan 2025, dengan fokus pada tiga hal: edukasi dan literasi keuangan, perluasan akses keuangan formal, dan perlindungan konsumen.
Pendekatan berbasis komunitas dan desa juga dianggap efektif untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal. Selain itu, Pemkab Banjarnegara akan mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk menyediakan produk yang inklusif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan.
Program edukasi keuangan di sekolah, pasar tradisional, kelompok tani, serta UMKM juga akan diintensifkan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan target inklusi keuangan 91 persen di tahun 2025 bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi pijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya tahan ekonomi masyarakat Banjarnegara secara menyeluruh