Sri Mulyani Dapat Restu Gunakan SAL Rp85,6 Triliun Untuk Bayar Utang, Ada Apa di APBN 2025?

Viva, Banyumas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat restu dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun. Langkah ini diambil guna mengurangi beban penarikan utang negara dan menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diprediksi membengkak.

Persetujuan penggunana SAL Rp 85,6 T untuk bayra utang tersebut diumumkan dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Kamis, 3 Juli 2025 di Gedung DPR RI, Senayan. Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto, menjelaskan bahwa pemanfaatan SAL dilakukan untuk menekan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban belanja prioritas, dan membiayai defisit yang terus meningkat.

"Pemanfaatan SAL sebesar Rp85,6 triliun akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah atas belanja prioritas, dan pembiayaan defisit," ujar Wihadi dalam rapat dikutip dari akun Youtube DPR RI. Sebelumnya,

Menkeu Sri Mulyani memaparkan bahwa defisit APBN 2025 diperkirakan melebar menjadi Rp662 triliun atau 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari proyeksi awal sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Pelebaran defisit ini disebabkan oleh berbagai tekanan fiskal, termasuk kebutuhan belanja yang meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan disetujuinya pemanfaatan SAL sebesar Rp 85, 6 Triliun, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah utang secara berlebihan. SAL, yang merupakan sisa anggaran dari tahun-tahun sebelumnya, dinilai sebagai salah satu instrumen untuk mendorong efisiensi pembiayaan negara.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, secara resmi mengesahkan keputusan penggunaan SAL untuk bayar utang ini setelah mendapatkan persetujuan bulat dari seluruh anggota Banggar DPR yang hadir dalam rapat.

Keputusan ini menjadi bagian dari pembahasan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2025. Langkah pemanfaatan SAL dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mengelola risiko fiskal dengan hati-hati di tengah kondisi pasar keuangan global yang bergejolak.

Halaman Selanjutnya

Pemerintah juga berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Penggunaan SAL juga menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak semata-mata bergantung pada utang untuk menutup defisit, melainkan mulai memanfaatkan sumber dana alternatif yang lebih efisien.