Menag Nasaruddin Bocorkan Ide Haji dan Umrah via Kapal Laut, Ini Alasan di Baliknya

Viva, Banyumas - Pemerintah Indonesia kembali menghadirkan terobosan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa jalur laut tengah dipertimbangkan sebagai alternatif baru untuk memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci.

Gagasan ini kini dalam tahap pembahasan dengan otoritas Arab Saudi. Menurut Menag Nasaruddin, ide haji dan umrah melalui kapal laut ini muncul sebagai respons terhadap tingginya permintaan ibadah haji dan umrah dari masyarakat Indonesia, serta meningkatnya biaya penerbangan setiap tahunnya.

Selain lebih ekonomis, penggunaan moda transportasi laut juga berpotensi memperluas akses jamaah dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan negara Asia lainnya.

“Kami sedang menjajaki kemungkinan memperkenalkan moda laut sebagai alternatif haji dan umrah. Sudah ada komunikasi awal dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia,” ujar Menag saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/7/2025) yang dikutip dari Viva.

Menag juga menjelaskan bahwa jika seluruh infrastruktur penunjang—seperti pelabuhan, kapal penumpang, serta sistem logistik dan kesehatan—sudah siap, maka jalur laut bisa menjadi pilihan menarik.

Tidak hanya untuk efisiensi biaya, tetapi juga pengalaman spiritual yang lebih dalam karena perjalanan yang lebih panjang memungkinkan pembinaan dan bimbingan ibadah secara intensif di atas kapal. Pemerintah menyadari bahwa ide ini bukan hal baru.

Sejarah mencatat bahwa pada masa lalu, jamaah haji dari Indonesia diberangkatkan menggunakan kapal laut selama berbulan-bulan.

Kini, dengan kemajuan teknologi transportasi laut yang lebih modern dan aman, opsi ini berpeluang dihidupkan kembali dalam format yang lebih efisien dan manusiawi. Selain itu, wacana ini juga dinilai dapat mendorong kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah berbasis maritim. Jika terealisasi, Indonesia bisa menjadi pelopor jalur laut haji dan umrah di kawasan Asia Tenggara.

Namun, Menag menegaskan bahwa semua masih dalam tahap penjajakan. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam terkait aspek teknis, keamanan, dan kesiapan infrastruktur sebelum implementasi resmi dilakukan.

Jika jalur laut benar-benar dijadikan opsi permanen, masyarakat akan memiliki pilihan moda transportasi yang lebih beragam, sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Tak hanya menekan biaya, pendekatan ini juga membuka peluang baru dalam pemanfaatan potensi maritim nasional untuk kepentingan keagamaan