APBD Purbalingga 2025 Dirombak! Ini Penyebab Defisit Meningkat Rp 54 Miliar

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Purbalingga resmi mengajukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin, 7 Juli 2025. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD HR Bambang Irawan tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan sejumlah poin penting, termasuk alasan defisit anggaran meningkat hingga mencapai Rp54,6 miliar.

Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 dan semester pertama 2025. Menurut Bupati Fahmi, dinamika pemerintahan dan sejumlah kebijakan nasional menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam struktur pendapatan maupun belanja daerah.

Salah satu penyebab utama defisit adalah penurunan pendapatan daerah, khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik pekerjaan umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang irigasi.

Pemangkasan pendapatan dari pusat ini dipengaruhi oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta penghitungan ulang terhadap sisa DAK nonfisik tahun 2024. Selain itu, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan, menambah beban pada struktur pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, pendapatan Purbalingga direncanakan menurun sebesar Rp5,57 miliar atau 0,27% dari APBD murni 2025, menjadi Rp2,09 triliun. Meski demikian, terdapat peningkatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp36 miliar atau naik 8,99% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp436 miliar.

Sayangnya, kenaikan PAD ini belum cukup menutup tambahan belanja daerah yang juga naik Rp35,14 miliar.

Kenaikan belanja diarahkan untuk membiayai program prioritas, termasuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program “Alus Dalane Kepenak Ngodene.” Akibat ketimpangan antara pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBD Purbalingga naik signifikan dari sebelumnya, menjadi Rp54,6 miliar.

Halaman Selanjutnya

Namun, Pemkab telah merancang strategi pembiayaan untuk menutup defisit ini melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp55,7 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,06 miliar.