Penyadapan Resmi Diperluas? DPR Minta Kejaksaan Jangan Langgar Privasi Warga

Meski demikian, publik tetap mempertanyakan potensi penyalahgunaan kewenangan jika pengawasan lemah. Sebab, penyadapan yang tidak sesuai prosedur bisa menjadi celah pelanggaran hak asasi manusia.

Rudianto Lallo pun menegaskan, DPR akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi MoU tersebut.

Ia mengingatkan agar kejaksaan lebih transparan dalam setiap proses penyadapan, termasuk memastikan legalitas izin dari pengadilan. Dengan meningkatnya kapabilitas teknologi penegakan hukum, tantangan pemerintah ke depan adalah menjaga keseimbangan antara efektivitas penindakan dan perlindungan hak privasi warga.

Kolaborasi Kejaksaan dan operator telekomunikasi perlu diawasi bersama agar tidak menimbulkan kekhawatiran publik.

Polemik soal penyadapan ini diharapkan menjadi momentum perbaikan regulasi yang lebih kuat dan jelas, sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa mengorbankan kebebasan individu.