Mengejutkan! 104 Triliun Dana Pendidikan APBN Diserap Pendidikan Kedinasan, Bagaimana Nasib 62 Juta Siswa Indonesia Lain

Viva, Banyumas - Polemik alokasi anggaran pendidikan kembali mencuat usai anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengungkap data mencengangkan terkait penggunaan dana pendidikan nasional. Dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Mekeng menyoroti besarnya porsi anggaran pendidikan kedinasan yang mencapai Rp104,5 triliun per tahun atau 39 persen dari total anggaran pendidikan dalam APBN.

Ironisnya, dana jumbo tersebut hanya dinikmati sekitar 13.000 peserta didik di lembaga pendidikan kedinasan. Sementara itu, pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi hanya mendapatkan Rp91,2 triliun, padahal jumlah penerimanya sangat besar—sekitar 62 juta siswa di seluruh Indonesia.

"Yang menikmati hanya 13.000 orang, sementara 62 juta siswa hanya kebagian Rp91 triliun. Ini namanya pendidikan tidak berkeadilan," tegas Mekeng yang dikutip dari akun Youtube DPR RI.

Ia menambahkan, alokasi dana pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun ternyata belum mampu mengatasi kesenjangan. Pada 2020, anggaran pendidikan tercatat Rp542,82 triliun, sedangkan pada 2025 melonjak menjadi Rp724,2 triliun.

Namun, di lapangan, mutu pendidikan belum merata dan masih banyak anak bangsa yang kesulitan mengakses sekolah layak, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Masih banyak sekolah yang rusak, ruang kelas tak layak pakai, fasilitas terbatas, dan kesejahteraan guru yang belum terjamin," tambah politisi Partai Golkar ini.

Mekeng mendesak pemerintah memangkas anggaran pendidikan kedinasan agar bisa dialihkan mendanai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Menurutnya, prioritas utama harus memastikan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan untuk generasi masa depan.

Halaman Selanjutnya

"Kalau kita terus membiarkan ketimpangan ini, jangan harap target Indonesia emas 2045 bisa tercapai," tegasnya.