Gaji Kepala Daerah Hanya Rp5,9 Juta? Sekjen KPK: Wajar Kalau Tergoda Korupsi!

Viva, Banyumas - Pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Harefa, terkait isu gaji kepala daerah di Indonesia. Ia secara terang-terangan menyoroti besaran penghasilan kepala daerah yang dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab mereka.

Menurut Cahya, jabatan kepala daerah membawa beban dan tanggung jawab yang sangat besar, sehingga wajar jika penghasilannya seharusnya mencerminkan hal itu. Namun faktanya, gaji mereka saat ini hanya berkisar Rp5,9 juta per bulan, angka yang dianggap tidak layak untuk posisi strategis tersebut.

Ia menilai, kondisi ini justru membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk korupsi, karena kebutuhan hidup dan beban pekerjaan tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang diterima.

“Siapa yang mau jadi kepala daerah dengan gaji cuma Rp5,9 juta?” ucap Cahya saat menghadiri diskusi publik, Jumat (28/6/2025) yang dikutip dari akun Instagram @jakartaviral.

Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan terkait kesejahteraan pejabat daerah.

Menurut Cahya, rendahnya gaji tersebut bukan hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi para kepala daerah, tetapi juga dapat memicu perilaku menyimpang seperti korupsi.

"Tanggung jawab mereka besar, keputusan yang mereka buat berdampak pada jutaan warga, tapi gajinya sangat kecil. Situasi ini membuka celah potensi korupsi," tegasnya.

Cahya menilai, peningkatan kesejahteraan pejabat publik, termasuk kepala daerah, merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kenaikan gaji bukanlah satu-satunya solusi.

"Peningkatan gaji harus dibarengi dengan pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, dan pembenahan sistem pemerintahan," jelasnya.

Menurut dia, jika sistem tetap lemah, maka berapapun besar gaji yang diberikan, praktik korupsi tetap berpeluang terjadi. Pernyataan Sekjen KPK ini memicu banyak tanggapan di masyarakat.

Sebagian besar publik menilai, memang sudah saatnya ada evaluasi terhadap besaran gaji pejabat, khususnya kepala daerah. Dengan demikian, mereka dapat bekerja lebih fokus dan tidak tergoda mencari "pendapatan tambahan" secara ilegal