PAD Pati Naik Rp482 Miliar, Tapi SiLPA Membengkak: DPRD Pati Angkat Bicara

Viva, Banyumas - Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang digelar Kamis, 26 Juni 2025, sorotan utama tertuju pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Tujuh fraksi DPRD Pati secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat signifikan hingga Rp482,7 miliar pada 2024 menjadi salah satu poin apresiasi sekaligus evaluasi. Fraksi Gerindra dan PKS mengakui peningkatan pendapatan daerah adalah hasil kerja keras pemerintah dan perangkat daerah.

Namun, di sisi lain, mereka menekankan kenaikan PAD harus diimbangi dengan penyerapan anggaran yang maksimal agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak terus membengkak.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 10 tahun berturut-turut.

Menurut mereka, capaian ini menjadi bukti adanya komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang baik.

Kendati demikian, mereka juga mendorong agar pengelolaan belanja daerah bisa lebih optimal, sehingga anggaran benar-benar terserap untuk kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Demokrat secara khusus menyoroti tingginya SiLPA yang dianggap berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.

Mereka meminta agar Pemkab Pati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan realisasi anggaran, sehingga kinerja keuangan tidak hanya bagus di atas kertas tetapi berdampak nyata bagi publik.

Selain isu SiLPA dan PAD, sejumlah fraksi lainnya seperti Golkar, PPP, dan PKB juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik.

Infrastruktur jalan, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan dinilai masih memerlukan pemerataan kualitas hingga ke desa-desa.

Secara keseluruhan, tujuh fraksi DPRD Pati sepakat bahwa momentum pertanggungjawaban APBD ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

Harapannya, kenaikan PAD tidak hanya menjadi angka di laporan keuangan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pati