Anggaran, Pajak, hingga Galian C: Ini Jawaban Lengkap Bupati Batang di DPRD!

Viva,Banyumas - Dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang yang berlangsung pada Senin, 23 Juni 2025, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan jawaban lengkap atas seluruh pandangan umum fraksi.

Tanggapan tersebut membahas berbagai aspek pengelolaan daerah, termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2024 serta usulan perubahan pada regulasi pajak daerah. Isu penting lain yang turut disorot adalah penanganan aktivitas galian C yang kerap menimbulkan permasalahan hukum dan lingkungan.

Menanggapi masukan dari DPRD, Bupati Batang menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Ia juga menyetujui berbagai rekomendasi teknis mengenai peningkatan pelayanan publik dan efektivitas pemungutan pajak.

Dalam jawaban lengkap tersebut, ia menambahkan bahwa langkah pengawasan terhadap praktik galian C dilakukan secara konkret dengan melibatkan instansi seperti Dinas ESDM dan aparat penegak hukum.

Lebih jauh, jawaban lengkap Bupati Batang juga menyentuh rencana strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pajak, efisiensi penggunaan anggaran, dan penertiban usaha galian C yang belum memiliki izin resmi.

Seluruh paparan ini mendapat perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Batang, yang menilai bahwa upaya tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Mengutip dari laman Pemkab Batang, Bupati Faiz mengawali paparannya dengan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Pemkab Batang tahun anggaran 2024.

Ia menegaskan, prestasi ini tak lepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif yang terus berkomitmen membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Ia menyetujui usulan pelatihan teknis berkala serta menegaskan kesiapan Pemkab dalam memperkuat pelayanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan gratis bagi masyarakat kecil lewat skema Universal Health Coverage (UHC).

Terkait sorotan Fraksi Gerindra mengenai praktik Galian C, Bupati menjelaskan langkah konkret yang sudah dilakukan.

Pemkab Batang telah menggandeng Dinas ESDM Provinsi Jateng untuk menertibkan izin tambang dan mengirim surat resmi ke Kejati Jawa Tengah untuk pendapat hukum terkait pemungutan pajak MBLB.

Koordinasi juga dilakukan dengan Kejari dan Polres Batang untuk memperkuat pengawasan. Di sisi lain, Bupati Faiz juga memaparkan progres digitalisasi perpajakan melalui sistem SILEPBAH dan Billing Center, serta layanan jemput bola yang memudahkan wajib pajak.

Ia menyampaikan bahwa rasio kemandirian daerah naik menjadi 18,42% pada 2024, menunjukkan kemajuan fiskal yang signifikan. Menutup paparannya, Bupati menyampaikan SILPA 2024 sebesar Rp144,8 miliar yang dinilai lebih efisien dibanding tahun sebelumnya.

Ia juga berterima kasih atas pandangan konstruktif seluruh fraksi DPRD yang dinilai memperkuat arah kebijakan pembangunan ke depan