Sekjen Pemuda Pancasila: Kalau Dianggap Meresahkan, Pemerintah Harus Bina, Bukan Hapus

Viva, Banyumas - Sekjen Pemuda Pancasila, Arif Rahman, memberikan pernyataan tegas menanggapi tudingan yang menyebut organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya dianggap meresahkan. Menurut Arif, keberadaan Pemuda Pancasila memiliki dasar hukum yang jelas dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga keberadaannya tidak bisa serta merta disudutkan hanya karena sejumlah persepsi negatif.

Ia menekankan bahwa bila memang ada anggapan Sekjen Pemuda Pancasila dianggap meresahkan, maka pemerintah harus bina ormas tersebut secara tepat. Arif menilai pembinaan yang intensif akan jauh lebih efektif dibandingkan langkah penghapusan atau pelabelan negatif.

Ormas, menurutnya, adalah bagian dari elemen masyarakat yang memiliki hak berserikat dan berperan dalam pembangunan bangsa.

Sekjen Pemuda Pancasila tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah harus bina organisasi-organisasi kemasyarakatan, bukan justru langsung menghapus atau membatasi ruang geraknya.

Ia meminta agar pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih bersifat kolaboratif, bukan represif. Menurutnya, semua ormas harus dinilai berdasarkan kontribusi nyatanya di lapangan, bukan semata citra yang terbentuk dari oknum tertentu.

Arif menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi organisasi kemasyarakatan untuk tidak memakai atribut yang menyerupai seragam militer seperti TNI dan Polri.

Menurutnya, Pemuda Pancasila bukan ormas baru dan telah memiliki historis panjang yang melekat dengan sejarah bangsa.

Halaman Selanjutnya

Dikutip dari akun Instagram @rembangterkini, Arif menegaskan Pemuda Pancasila ini dilindungi oleh undang-undang, jadi kalau ada anggapan meresahkan, harusnya pemerintah melakukan pembinaan. Bukan serta merta dilarang. Lebih lanjut, Arif juga menyoroti menjamurnya organisasi kemasyarakatan saat ini yang menurutnya perlu dievaluasi serius oleh pemerintah.