Truk ODOL Merajalela di Jalan Desa: Infrastruktur Ambruk, Warga Menjerit, Siapa yang Harus Tanggung Jawab?

VIVA, Banyumas – Infrastruktur desa merupakan tulang punggung aktivitas masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, banyak desa kini menghadapi tantangan serius akibat rusaknya jalan dan jembatan. Salah satu biang keladinya adalah truk ODOL (Over Dimension Over Load) yang melintasi jalan desa secara tidak terkendali.

Fenomena ini mengakibatkan dampak jangka panjang yang tidak hanya menggerus fisik infrastruktur, tetapi juga merusak tatanan kehidupan warga desa secara menyeluruh.

Jalan dan jembatan desa umumnya dirancang untuk kendaraan ringan dan mobilitas lokal, bukan untuk beban berat seperti yang dibawa truk ODOL.

Beban muatan berlebih mempercepat keretakan, lubang, hingga amblasnya permukaan jalan.

Jembatan desa pun tak luput dari risiko, struktur baja bisa melengkung atau mengalami kerusakan permanen.

Situasi ini menjadi beban berat karena anggaran perbaikan terbatas, sehingga banyak infrastruktur yang dibiarkan rusak dalam waktu lama.

Mobilitas Warga dan Ekonomi Lokal Tersendat

Rusaknya akses jalan akibat truk ODOL menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat.

Warga kesulitan menuju pasar, sekolah, ataupun fasilitas kesehatan. Distribusi barang pun menjadi lambat, bahkan terhambat total.

Akibatnya, petani tidak bisa memasarkan hasil panennya tepat waktu, dan pedagang mengalami kerugian karena distribusi yang tidak efisien. Jika dibiarkan, ini dapat memicu stagnasi ekonomi lokal.

Penurunan Kualitas Hidup dan Risiko Kesehatan

Truk ODOL bukan hanya merusak jalan, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga desa.

Jalanan rusak meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak dan pengendara motor.

Selain itu, debu dari jalanan berlubang bisa memicu gangguan pernapasan, terutama pada lansia dan anak-anak.

Dengan demikian, truk ODOL berkontribusi pada penurunan kualitas hidup masyarakat desa secara langsung.

Perlu Tindakan Nyata dan Kolaboratif

Mengatasi dampak truk ODOL tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan aparat hukum.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL harus ditegakkan. Pemerintah juga perlu mendesain infrastruktur yang lebih tangguh serta menyediakan jalur alternatif khusus kendaraan berat.

Edukasi kepada pelaku usaha angkutan juga penting agar kesadaran kolektif dapat terbentuk.