Stop Sebut Oknum! Kakorlantas: Pelanggaran Polisi Tanggung Jawab Institusi

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Polri sedang mendorong reformasi internal yang lebih terbuka dan akuntabel.

Irjen Agus juga menekankan bahwa tugas utama kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, layanan publik harus bersih dari praktik-praktik tidak etis dan pungli. Salah satu upaya konkret Polri dalam memperbaiki pelayanan publik adalah dengan mempercepat transformasi digital.

Inovasi seperti aplikasi SINAR untuk layanan SIM online dan aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan secara daring menjadi contoh nyata dari komitmen Polri dalam menerapkan prinsip Polri Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Irjen Agus menyebut, transformasi teknologi ini bukan sekadar modernisasi, tetapi juga bentuk pengawasan dan pemangkasan ruang praktik-praktik menyimpang.

“Dengan sistem digital, kita bisa mengurangi kontak langsung yang rawan pungli. Ini langkah konkret menuju institusi yang lebih bersih,” jelasnya.

Pernyataan tegas ini mendapat perhatian luas karena mencerminkan langkah berani dalam membenahi citra kepolisian.

Halaman Selanjutnya

Dengan menghapus istilah "oknum", Polri dituntut lebih bertanggung jawab secara institusional atas setiap pelanggaran yang terjadi di dalam tubuhnya. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal budaya baru: bersih dari dalam, tegas keluar.