Menkeu Purbaya Yudhi Beberkan Strategi Baru: Subsidi Listrik Bisa Hilang Tanpa Kenaikan Tarif

Menkeu Purbaya sebut pemerintah cari cara kurangi subsidi listrik tanpa naikkan tarif. PLTS dan energi terbarukan diproyeksikan jadi solusi jangka panjang

Viva, Banyumas - Pemerintah kembali membahas strategi pengelolaan energi nasional dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan subsidi listrik tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ia menilai, teknologi energi surya berpotensi besar mengurangi ketergantungan pada subsidi, meski saat ini biaya produksinya masih relatif tinggi.

“Waktu di Hambalang kemarin, ada diskusi soal program pengurangan subsidi listrik lewat PLTS Surya. Tapi harganya masih agak tinggi. Sekarang sedang dicari teknologi baru supaya harga produksinya mendekati harga listrik murah yang ada sekarang,” jelas Purbaya di Istana Kepresidenan pada 19 September 2025 kepada awak media.

Ia menegaskan, pengurangan subsidi listrik tidak boleh berakhir pada kenaikan tarif bagi masyarakat. Sebaliknya, pemerintah harus mencari sumber listrik dengan biaya produksi yang lebih rendah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Meski demikian, Purbaya mengakui langkah ini tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Pemerintah masih harus menghitung kebutuhan investasi awal, termasuk pembangunan infrastruktur panel surya dan produksi baterai dalam negeri agar benar-benar efisien.

“Maunya subsidi itu hilang semua, tapi nggak segampang itu. Saya sudah lihat desain PLTS yang menjanjikan, tapi hitungannya belum selesai. Masih harus dikerjakan lagi,” ujarnya. Selain PLTS, pemerintah juga membuka peluang untuk memanfaatkan sumber energi baru lain yang lebih ramah lingkungan, seperti biomassa, tenaga angin, dan panas bumi.

Kementerian ESDM disebut akan memegang peran penting dalam menentukan jadwal implementasi dan memastikan efisiensi produksi. Pengamat energi menilai, arah kebijakan ini sejalan dengan tren global transisi energi.

Jika berhasil, Indonesia tidak hanya bisa mengurangi subsidi listrik, tetapi juga mempercepat penggunaan energi hijau sekaligus menekan emisi karbon. Namun, tantangan terbesar tetap pada pembiayaan awal serta kesiapan industri dalam negeri untuk memproduksi komponen energi terbarukan secara mandiri.

Purbaya memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan diarahkan pada penyediaan listrik yang lebih murah, berkelanjutan, dan tidak membebani masyarakat. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa menemukan formula terbaik untuk menghapus subsidi listrik tanpa mengorbankan rakyat

Menkeu Purbaya sebut pemerintah cari cara kurangi subsidi listrik tanpa naikkan tarif. PLTS dan energi terbarukan diproyeksikan jadi solusi jangka panjang

Viva, Banyumas - Pemerintah kembali membahas strategi pengelolaan energi nasional dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan subsidi listrik tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ia menilai, teknologi energi surya berpotensi besar mengurangi ketergantungan pada subsidi, meski saat ini biaya produksinya masih relatif tinggi.

“Waktu di Hambalang kemarin, ada diskusi soal program pengurangan subsidi listrik lewat PLTS Surya. Tapi harganya masih agak tinggi. Sekarang sedang dicari teknologi baru supaya harga produksinya mendekati harga listrik murah yang ada sekarang,” jelas Purbaya di Istana Kepresidenan pada 19 September 2025 kepada awak media.

Ia menegaskan, pengurangan subsidi listrik tidak boleh berakhir pada kenaikan tarif bagi masyarakat. Sebaliknya, pemerintah harus mencari sumber listrik dengan biaya produksi yang lebih rendah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Meski demikian, Purbaya mengakui langkah ini tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Pemerintah masih harus menghitung kebutuhan investasi awal, termasuk pembangunan infrastruktur panel surya dan produksi baterai dalam negeri agar benar-benar efisien.

“Maunya subsidi itu hilang semua, tapi nggak segampang itu. Saya sudah lihat desain PLTS yang menjanjikan, tapi hitungannya belum selesai. Masih harus dikerjakan lagi,” ujarnya. Selain PLTS, pemerintah juga membuka peluang untuk memanfaatkan sumber energi baru lain yang lebih ramah lingkungan, seperti biomassa, tenaga angin, dan panas bumi.

Kementerian ESDM disebut akan memegang peran penting dalam menentukan jadwal implementasi dan memastikan efisiensi produksi. Pengamat energi menilai, arah kebijakan ini sejalan dengan tren global transisi energi.

Jika berhasil, Indonesia tidak hanya bisa mengurangi subsidi listrik, tetapi juga mempercepat penggunaan energi hijau sekaligus menekan emisi karbon. Namun, tantangan terbesar tetap pada pembiayaan awal serta kesiapan industri dalam negeri untuk memproduksi komponen energi terbarukan secara mandiri.

Purbaya memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan diarahkan pada penyediaan listrik yang lebih murah, berkelanjutan, dan tidak membebani masyarakat. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa menemukan formula terbaik untuk menghapus subsidi listrik tanpa mengorbankan rakyat