Pesan Keras Wabup Wonosobo:Pelayanan untuk Rakyat, Bukan Panggung Seremoni

Amir Husein menegaskan pemerintah Wonosobo harus fokus pada pelayanan publik, bukan seremoni. OPD diminta evaluasi anggaran agar berdampak nyata bagi kesejahteraan warga

Viva, Banyumas - Wakil Bupati (Wabup) Wonosobo, Amir Husein, mengeluarkan pernyataan tegas terkait arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk benar-benar memprioritaskan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremoni yang minim manfaat.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan yang digelar di Ruang Mangunkusuma, Setda Wonosobo, Kamis (11/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Amir menyoroti kecenderungan sejumlah program pemerintah yang hanya menonjolkan sisi simbolis, tanpa memberikan dampak signifikan bagi warga.

“Mari kita fokus pada pelayanan prima, bukan seremoni atau kegiatan yang tidak produktif,” tegas Amir dalam rapat Koordinasi di Ruang Mangunkusuma Setda Wonosobo pada 11 September 2025.

Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) harus memberikan kebermanfaatan nyata, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran menjadi hal yang wajib dilakukan.

“Setiap aktivitas pemerintahan harus diarahkan pada kebermanfaatan langsung bagi warga,” tambahnya.

Amir juga menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik. Dengan keterbatasan anggaran daerah, sudah seharusnya OPD berhati-hati dalam menentukan prioritas program. Program yang hanya bersifat seremonial dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan.

Selain menekankan evaluasi anggaran, Amir juga menyinggung soal stabilitas daerah pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di Wonosobo pada 30 Agustus lalu.

Menurutnya, ketenangan masyarakat hanya bisa terwujud bila pemerintah menjalankan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, ia mendorong seluruh perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bekerja secara sinergis.

“Kita harus memahami peran dan kewenangan masing-masing dalam bingkai sinergi yang harmonis. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik,” tandas Amir.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik internal terhadap gaya kepemimpinan birokrasi yang lebih sering menonjolkan citra dibanding substansi. Dengan penegasan ini, Amir ingin memastikan bahwa arah pembangunan Wonosobo benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Langkah yang diambil Amir Husein mendapat perhatian publik, terutama karena sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdampak langsung.

Ke depan, masyarakat Wonosobo berharap agar pesan tegas dari Wabup ini tidak hanya menjadi retorika, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata

Amir Husein menegaskan pemerintah Wonosobo harus fokus pada pelayanan publik, bukan seremoni. OPD diminta evaluasi anggaran agar berdampak nyata bagi kesejahteraan warga

Viva, Banyumas - Wakil Bupati (Wabup) Wonosobo, Amir Husein, mengeluarkan pernyataan tegas terkait arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk benar-benar memprioritaskan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremoni yang minim manfaat.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan yang digelar di Ruang Mangunkusuma, Setda Wonosobo, Kamis (11/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Amir menyoroti kecenderungan sejumlah program pemerintah yang hanya menonjolkan sisi simbolis, tanpa memberikan dampak signifikan bagi warga.

“Mari kita fokus pada pelayanan prima, bukan seremoni atau kegiatan yang tidak produktif,” tegas Amir dalam rapat Koordinasi di Ruang Mangunkusuma Setda Wonosobo pada 11 September 2025.

Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) harus memberikan kebermanfaatan nyata, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran menjadi hal yang wajib dilakukan.

“Setiap aktivitas pemerintahan harus diarahkan pada kebermanfaatan langsung bagi warga,” tambahnya.

Amir juga menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik. Dengan keterbatasan anggaran daerah, sudah seharusnya OPD berhati-hati dalam menentukan prioritas program. Program yang hanya bersifat seremonial dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan.

Selain menekankan evaluasi anggaran, Amir juga menyinggung soal stabilitas daerah pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di Wonosobo pada 30 Agustus lalu.

Menurutnya, ketenangan masyarakat hanya bisa terwujud bila pemerintah menjalankan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, ia mendorong seluruh perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bekerja secara sinergis.

“Kita harus memahami peran dan kewenangan masing-masing dalam bingkai sinergi yang harmonis. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik,” tandas Amir.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik internal terhadap gaya kepemimpinan birokrasi yang lebih sering menonjolkan citra dibanding substansi. Dengan penegasan ini, Amir ingin memastikan bahwa arah pembangunan Wonosobo benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Langkah yang diambil Amir Husein mendapat perhatian publik, terutama karena sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdampak langsung.

Ke depan, masyarakat Wonosobo berharap agar pesan tegas dari Wabup ini tidak hanya menjadi retorika, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata