Rieke Diah Pitaloka Bongkar Tunjangan Kemenkeu Capai 300 Persen, Publik Kaget!

Rieke Diah Pitaloka soroti tunjangan Kemenkeu 300 Persen per bulan. Ia ajak Presiden Prabowo evaluasi gaji dan tunjangan semua lembaga negara secara transparan

Viva, Banyumas - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, kembali mencuri perhatian publik setelah menyoroti besarnya gaji dan tunjangan di sejumlah lembaga negara. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Denny Sumargo, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tunjangan kinerja yang mencapai 300 persen setiap bulan.

“Kalau kita lihat, tunjangan kinerja tertinggi salah satunya ada di Kementerian Keuangan, 300 persen tunjangannya,” ujar Rieke yang dikutip dari akun Youtube Denny Sumargo.

Pernyataan ini langsung memantik rasa penasaran masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah sistem penggajian dan pemberian tunjangan di lembaga negara sudah seimbang dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini.

Menurut Rieke, isu gaji dan tunjangan ini harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga negara. Tidak hanya DPR yang tengah disorot publik, melainkan juga kementerian, DPRD, hingga pemerintah daerah.

“Dengan adanya isu ini, menurut saya ini momentum yang harus diambil. Saya katakan, reset Indonesia, kembali ke 0 kilometer, semua dievaluasi,” tegasnya.

Rieke menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan ketegasan dalam membenahi sistem penggajian aparatur negara.

Evaluasi transparan dinilai akan menciptakan keadilan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Politisi yang juga dikenal vokal dalam isu buruh ini menegaskan bahwa transparansi seharusnya berlaku menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu lembaga. Ia mengapresiasi kritik publik kepada DPR, namun menegaskan perlunya keterbukaan dari semua kementerian dan lembaga negara.

“Jangan satu sisi DPR saja, alangkah lebih baik kalau transparansi itu untuk semua kementerian, baik pusat maupun daerah,” ucapnya.

Isu gaji dan tunjangan pejabat negara memang kerap menjadi perdebatan panjang di masyarakat. Di tengah tuntutan rakyat untuk perbaikan ekonomi, kebijakan gaji tinggi tanpa transparansi bisa menimbulkan ketidakpercayaan.

Dengan adanya sorotan dari Rieke, publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah, terutama Presiden Prabowo.

Apakah benar akan ada evaluasi besar-besaran terhadap gaji dan tunjangan lembaga negara? Ataukah isu ini kembali menguap tanpa perubahan signifikan? Yang pasti, pernyataan Rieke membuka ruang diskusi penting tentang keadilan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara

Rieke Diah Pitaloka soroti tunjangan Kemenkeu 300 Persen per bulan. Ia ajak Presiden Prabowo evaluasi gaji dan tunjangan semua lembaga negara secara transparan

Viva, Banyumas - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, kembali mencuri perhatian publik setelah menyoroti besarnya gaji dan tunjangan di sejumlah lembaga negara. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Denny Sumargo, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tunjangan kinerja yang mencapai 300 persen setiap bulan.

“Kalau kita lihat, tunjangan kinerja tertinggi salah satunya ada di Kementerian Keuangan, 300 persen tunjangannya,” ujar Rieke yang dikutip dari akun Youtube Denny Sumargo.

Pernyataan ini langsung memantik rasa penasaran masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah sistem penggajian dan pemberian tunjangan di lembaga negara sudah seimbang dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini.

Menurut Rieke, isu gaji dan tunjangan ini harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga negara. Tidak hanya DPR yang tengah disorot publik, melainkan juga kementerian, DPRD, hingga pemerintah daerah.

“Dengan adanya isu ini, menurut saya ini momentum yang harus diambil. Saya katakan, reset Indonesia, kembali ke 0 kilometer, semua dievaluasi,” tegasnya.

Rieke menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan ketegasan dalam membenahi sistem penggajian aparatur negara.

Evaluasi transparan dinilai akan menciptakan keadilan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Politisi yang juga dikenal vokal dalam isu buruh ini menegaskan bahwa transparansi seharusnya berlaku menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu lembaga. Ia mengapresiasi kritik publik kepada DPR, namun menegaskan perlunya keterbukaan dari semua kementerian dan lembaga negara.

“Jangan satu sisi DPR saja, alangkah lebih baik kalau transparansi itu untuk semua kementerian, baik pusat maupun daerah,” ucapnya.

Isu gaji dan tunjangan pejabat negara memang kerap menjadi perdebatan panjang di masyarakat. Di tengah tuntutan rakyat untuk perbaikan ekonomi, kebijakan gaji tinggi tanpa transparansi bisa menimbulkan ketidakpercayaan.

Dengan adanya sorotan dari Rieke, publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah, terutama Presiden Prabowo.

Apakah benar akan ada evaluasi besar-besaran terhadap gaji dan tunjangan lembaga negara? Ataukah isu ini kembali menguap tanpa perubahan signifikan? Yang pasti, pernyataan Rieke membuka ruang diskusi penting tentang keadilan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara