Bupati Klaten Pastikan Tarif PBB P2 Tetap, Fokus Tingkatkan Kepatuhan Warga

Viva, Banyumas - Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Klaten tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memberikan waktu bagi masyarakat menyesuaikan diri serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

“Di Klaten tidak ada kenaikan PBB,” tegas Hamenang saat ditemui awak media di DPRD Klaten pada Jumat (15/8/2025). Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah kabupaten dalam menyeimbangkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hamenang, Pemkab Klaten masih dalam tahap awal kepemimpinan sehingga belum tepat menaikkan tarif PBB-P2. Banyak pertimbangan yang diambil, termasuk kondisi perekonomian masyarakat dan kesiapan administrasi perpajakan.

“Kami masih berproses. Tahun pertama menjabat, kami ingin memastikan berbagai program berjalan lancar sebelum mengambil keputusan terkait tarif pajak,” ujar Hamenang.

Daripada menaikkan tarif, Hamenang lebih menekankan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dianggap lebih efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat.

Pemkab Klaten akan melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat sadar pentingnya membayar PBB tepat waktu.

“Dari pada menaikkan PBB, lebih baik bagaimana agar masyarakat taat membayar PBB tepat waktu. Dengan cara ini, capaian pembayaran bisa maksimal 100 persen,” jelas Hamenang.

Selain itu, Hamenang menekankan bahwa pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada PBB. Banyak sektor lain yang berpotensi untuk dioptimalkan, termasuk sektor ekonomi kreatif, wisata, dan pelayanan publik yang lebih efisien.

Dengan strategi ini, Klaten dapat tetap menjaga PAD dan pelayanan publik tanpa menambah beban pajak pada masyarakat.

Langkah ini juga menjadi pesan moral bagi daerah lain, bahwa peningkatan pendapatan bisa dicapai melalui pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.

Hamenang berharap strategi ini akan mendorong masyarakat lebih sadar terhadap kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintah.

Dengan kebijakan ini, Klaten diharapkan tetap bersinar sebagai kabupaten yang ramah pajak dan pro-rakyat, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola PAD secara efektif tanpa menambah beban warga

Viva, Banyumas - Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Klaten tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memberikan waktu bagi masyarakat menyesuaikan diri serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

“Di Klaten tidak ada kenaikan PBB,” tegas Hamenang saat ditemui awak media di DPRD Klaten pada Jumat (15/8/2025). Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah kabupaten dalam menyeimbangkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hamenang, Pemkab Klaten masih dalam tahap awal kepemimpinan sehingga belum tepat menaikkan tarif PBB-P2. Banyak pertimbangan yang diambil, termasuk kondisi perekonomian masyarakat dan kesiapan administrasi perpajakan.

“Kami masih berproses. Tahun pertama menjabat, kami ingin memastikan berbagai program berjalan lancar sebelum mengambil keputusan terkait tarif pajak,” ujar Hamenang.

Daripada menaikkan tarif, Hamenang lebih menekankan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dianggap lebih efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat.

Pemkab Klaten akan melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat sadar pentingnya membayar PBB tepat waktu.

“Dari pada menaikkan PBB, lebih baik bagaimana agar masyarakat taat membayar PBB tepat waktu. Dengan cara ini, capaian pembayaran bisa maksimal 100 persen,” jelas Hamenang.

Selain itu, Hamenang menekankan bahwa pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada PBB. Banyak sektor lain yang berpotensi untuk dioptimalkan, termasuk sektor ekonomi kreatif, wisata, dan pelayanan publik yang lebih efisien.

Dengan strategi ini, Klaten dapat tetap menjaga PAD dan pelayanan publik tanpa menambah beban pajak pada masyarakat.

Langkah ini juga menjadi pesan moral bagi daerah lain, bahwa peningkatan pendapatan bisa dicapai melalui pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.

Hamenang berharap strategi ini akan mendorong masyarakat lebih sadar terhadap kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintah.

Dengan kebijakan ini, Klaten diharapkan tetap bersinar sebagai kabupaten yang ramah pajak dan pro-rakyat, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola PAD secara efektif tanpa menambah beban warga