Sri Mulyani Eksplorasi Sumber Pungutan Baru untuk Capai Target APBN 2026

Viva, Banyumas - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tengah menyiapkan strategi baru untuk mengeksplorasi sumber pungutan cukai tambahan guna mencapai target penerimaan negara Rp3.147,7 triliun pada APBN 2026.

Strategi ini menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pembangunan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa upaya ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) akan menjadi fokus utama. Namun, ia belum merinci secara spesifik jenis BKC yang akan menjadi sumber tambahan penerimaan.

"Ini artinya naik 9,8 persen dari target sebelumnya. Sebuah target yang cukup besar jika dibandingkan dengan kinerja tiga tahun terakhir," ujar Sri Mulyani dikutip dalam keterangan resminya di Dikantor Direktorat Jenderal Pajak, Jaksel.

Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap optimisasi penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan dan cukai. Ekstensifikasi BKC tidak hanya mencakup pengenaan cukai pada produk baru, tetapi juga memperluas cakupan produk yang sebelumnya belum dikenai cukai.

Strategi ini diharapkan mampu menambah pemasukan negara tanpa membebani masyarakat secara signifikan. Selain BKC, Sri Mulyani juga menyebut akan ada tiga langkah lain yang akan digali untuk meningkatkan penerimaan bea cukai.

Meski ia belum mengungkap rinciannya, langkah ini menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah dalam menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan target penerimaan yang meningkat 9,8 persen, pemerintah berupaya memastikan APBN 2026 tetap realistis namun ambisius.

Sri Mulyani menekankan bahwa strategi ini juga sejalan dengan prinsip keadilan fiskal. Penerimaan tambahan diharapkan bisa mendukung program yang pro-rakyat, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, dan pembangunan sektor pendidikan serta kesehatan.

Ekstensifikasi BKC pun dipandang sebagai cara inovatif untuk menggali potensi penerimaan dari sektor yang belum optimal dimanfaatkan. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan penerimaan negara tidak hanya mengandalkan pajak biasa, tetapi juga sumber cukai yang lebih luas dan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan APBN, sambil memastikan program pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat

Viva, Banyumas - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tengah menyiapkan strategi baru untuk mengeksplorasi sumber pungutan cukai tambahan guna mencapai target penerimaan negara Rp3.147,7 triliun pada APBN 2026.

Strategi ini menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pembangunan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa upaya ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) akan menjadi fokus utama. Namun, ia belum merinci secara spesifik jenis BKC yang akan menjadi sumber tambahan penerimaan.

"Ini artinya naik 9,8 persen dari target sebelumnya. Sebuah target yang cukup besar jika dibandingkan dengan kinerja tiga tahun terakhir," ujar Sri Mulyani dikutip dalam keterangan resminya di Dikantor Direktorat Jenderal Pajak, Jaksel.

Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap optimisasi penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan dan cukai. Ekstensifikasi BKC tidak hanya mencakup pengenaan cukai pada produk baru, tetapi juga memperluas cakupan produk yang sebelumnya belum dikenai cukai.

Strategi ini diharapkan mampu menambah pemasukan negara tanpa membebani masyarakat secara signifikan. Selain BKC, Sri Mulyani juga menyebut akan ada tiga langkah lain yang akan digali untuk meningkatkan penerimaan bea cukai.

Meski ia belum mengungkap rinciannya, langkah ini menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah dalam menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan target penerimaan yang meningkat 9,8 persen, pemerintah berupaya memastikan APBN 2026 tetap realistis namun ambisius.

Sri Mulyani menekankan bahwa strategi ini juga sejalan dengan prinsip keadilan fiskal. Penerimaan tambahan diharapkan bisa mendukung program yang pro-rakyat, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, dan pembangunan sektor pendidikan serta kesehatan.

Ekstensifikasi BKC pun dipandang sebagai cara inovatif untuk menggali potensi penerimaan dari sektor yang belum optimal dimanfaatkan. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan penerimaan negara tidak hanya mengandalkan pajak biasa, tetapi juga sumber cukai yang lebih luas dan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan APBN, sambil memastikan program pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat