Duit BSU Dipakai Judol, Menaker Yassierli Angkat Suara, Bongkar Masalah Data dan Rekening Ganda!

Viva, Banyumas - Dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk taruhan judi online (judol) kembali jadi sorotan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akhirnya buka suara, menanggapi isu miring yang menyebut sejumlah penerima BSU justru menggunakan uang bantuan tersebut untuk aktivitas ilegal dan merugikan.

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa penggunaan dana bantuan BSU di luar peruntukan, seperti untuk judol, berada di luar kendali Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Itu sudah di luar kontrol kita. BSU didesain untuk meningkatkan daya beli pekerja berpenghasilan rendah," ujar Yassierli saat ditemui di Gedung DPR RI yang dilansir dari laman Viva.

Menurutnya, pemerintah tetap optimis bahwa mayoritas penerima menggunakan dana BSU sebesar Rp600.000 secara bijak. Bantuan ini diberikan kepada pekerja aktif yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hingga saat ini, sudah ada 8,3 juta penerima BSU dari tahap pencairan pertama dan kedua. Namun, dari total target 17 juta pekerja, masih ada sekitar 9 juta penerima yang belum mendapatkan pencairan.

“Yang belum itu sebagian besar nanti dari PT Pos dan ini memang membutuhkan waktu,” ujar Yassierli.

Ia menyebutkan, pencairan melalui Bank Himbara dan BSI masih berlangsung untuk sebagian kecil penerima. Permasalahan utama keterlambatan pencairan BSU, lanjut Yassierli, adalah karena data penerima yang belum terverifikasi.

Salah satu hambatan teknis yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara data rekening bank dan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Masih ada yang harus dicek ulang karena nama di rekening tidak sesuai dengan data di BPJS,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa proses verifikasi dan validasi ini memerlukan waktu ekstra agar BSU tepat sasaran dan tidak salah sasaran.

Verifikasi ganda dengan perbankan juga jadi salah satu alasan mengapa pencairan tidak bisa dilakukan secara serentak. Yassierli berharap masyarakat bersabar karena pemerintah bekerja maksimal untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.

“Kami sadar proses ini perlu ketelitian. Tapi semua dilakukan demi akuntabilitas dan keadilan,” pungkasnya.

Dugaan penyalahgunaan BSU untuk judi online menjadi pengingat bahwa edukasi keuangan tetap penting, terutama bagi kelompok penerima bantuan.

Pemerintah akan terus memantau dan melakukan evaluasi atas efektivitas program BSU agar tujuan utamanya — yakni peningkatan daya beli pekerja — bisa tercapai secara optimal

Viva, Banyumas - Dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk taruhan judi online (judol) kembali jadi sorotan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akhirnya buka suara, menanggapi isu miring yang menyebut sejumlah penerima BSU justru menggunakan uang bantuan tersebut untuk aktivitas ilegal dan merugikan.

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa penggunaan dana bantuan BSU di luar peruntukan, seperti untuk judol, berada di luar kendali Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Itu sudah di luar kontrol kita. BSU didesain untuk meningkatkan daya beli pekerja berpenghasilan rendah," ujar Yassierli saat ditemui di Gedung DPR RI yang dilansir dari laman Viva.

Menurutnya, pemerintah tetap optimis bahwa mayoritas penerima menggunakan dana BSU sebesar Rp600.000 secara bijak. Bantuan ini diberikan kepada pekerja aktif yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hingga saat ini, sudah ada 8,3 juta penerima BSU dari tahap pencairan pertama dan kedua. Namun, dari total target 17 juta pekerja, masih ada sekitar 9 juta penerima yang belum mendapatkan pencairan.

“Yang belum itu sebagian besar nanti dari PT Pos dan ini memang membutuhkan waktu,” ujar Yassierli.

Ia menyebutkan, pencairan melalui Bank Himbara dan BSI masih berlangsung untuk sebagian kecil penerima. Permasalahan utama keterlambatan pencairan BSU, lanjut Yassierli, adalah karena data penerima yang belum terverifikasi.

Salah satu hambatan teknis yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara data rekening bank dan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Masih ada yang harus dicek ulang karena nama di rekening tidak sesuai dengan data di BPJS,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa proses verifikasi dan validasi ini memerlukan waktu ekstra agar BSU tepat sasaran dan tidak salah sasaran.

Verifikasi ganda dengan perbankan juga jadi salah satu alasan mengapa pencairan tidak bisa dilakukan secara serentak. Yassierli berharap masyarakat bersabar karena pemerintah bekerja maksimal untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.

“Kami sadar proses ini perlu ketelitian. Tapi semua dilakukan demi akuntabilitas dan keadilan,” pungkasnya.

Dugaan penyalahgunaan BSU untuk judi online menjadi pengingat bahwa edukasi keuangan tetap penting, terutama bagi kelompok penerima bantuan.

Pemerintah akan terus memantau dan melakukan evaluasi atas efektivitas program BSU agar tujuan utamanya — yakni peningkatan daya beli pekerja — bisa tercapai secara optimal