Kontroversi UU Tipikor: Pecel Lele di Trotoar Masuk Kategori Korupsi?

Chandra mengusulkan agar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dihapus karena dianggap melanggar asas lex certa—asas kepastian hukum.

Sementara Pasal 3 perlu direvisi dengan mengganti frasa "setiap orang" menjadi "pegawai negeri" atau "penyelenggara negara", sebagaimana diatur dalam Article 19 UNCAC (Konvensi PBB Antikorupsi).

Tujuannya adalah agar fokus pemberantasan korupsi tetap menyasar mereka yang memiliki kekuasaan, bukan rakyat biasa.

Pernyataan Chandra Hamzah ini memicu diskusi publik soal batas-batas hukum korupsi. Banyak pihak khawatir jika tidak direvisi, UU Tipikor bisa disalahgunakan untuk menjerat warga biasa yang sebenarnya tidak memiliki niat korupsi.