ODOL Bikin Sulit, Uji KIR Bikin Ribet! Ribuan Sopir Desak Bupati Purbalingga Bertindak

Viva, Banyumas - Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Perkumpulan Pengemudi Truk Purbalingga (PPTP) memadati Alun-alun Purbalingga pada Kamis (19/6/2025) dalam aksi damai. Mereka dengan tegas desak Bupati Purbalingga untuk memperjuangkan aspirasi mereka terkait aturan ODOL yang dinilai semakin sulit diterapkan di lapangan.

Para sopir meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang karena dianggap membebani sektor transportasi logistik. Selain menyoroti masalah ODOL, para sopir juga meluapkan kekesalan terhadap sistem Uji KIR yang dianggap ribet dan tidak konsisten antarwilayah.

Menurut mereka, truk yang lolos Uji KIR di Purbalingga kerap ditolak saat melewati daerah lain karena perbedaan standar teknis. Hal ini semakin membuat operasional sopir truk menjadi sulit, dan karenanya mereka desak Bupati untuk membawa persoalan ini ke tingkat pusat.

Aksi yang melibatkan ribuan sopir ini merupakan bagian dari aksi nasional yang berlangsung selama sepekan, 19–25 Juni 2025.

Mereka secara kolektif memutuskan untuk berhenti beroperasi sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai ribet dan tidak berpihak pada pekerja lapangan.

Para sopir berharap Bupati Purbalingga segera menindaklanjuti aspirasi mereka, khususnya soal ketimpangan pelaksanaan Uji KIR dan dampak aturan ODOL yang dirasa menyulitkan pencari nafkah di sektor transportasi.

Para sopir menilai aturan zero ODOL menyulitkan operasional truk mereka. Selain mengurangi kapasitas muatan, aturan ini juga belum diimbangi dengan pengaturan tarif angkutan yang adil.

Akibatnya, para pengusaha logistik maupun sopir terhimpit secara ekonomi.

“Kami tidak menolak keselamatan, tapi ODOL harus disesuaikan dengan realitas di lapangan,” ujar Iwan, koordinator aksi yang dikutip dari laman Pemkab Purbalingga.

Tak hanya ODOL, para sopir juga menyoroti persoalan Uji KIR di Purbalingga yang dinilai tidak konsisten jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Kami sering gagal di luar kota hanya karena perbedaan standar. Ini sangat merugikan,” ungkap salah satu peserta aksi.

Mereka berharap ada kepastian hukum dan standar nasional yang seragam, sehingga kendaraan yang lolos Uji KIR di Purbalingga tidak dipermasalahkan di daerah lain.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengapresiasi aspirasi yang disampaikan sopir truk.

Ia berjanji akan menampung dan memperjuangkan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.

“Langkah pertama, kami akan meminta perwakilan sopir menyusun poin-poin teknis dan alasan logis. Setelah itu, kami komunikasikan ke Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI,” ujarnya.

Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bahwa sopir truk di Purbalingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Dengan mogok operasional selama sepekan, bukan tidak mungkin akan berdampak pada distribusi logistik dan harga barang di wilayah sekitar. Pemerintah pusat diminta segera meninjau ulang kebijakan ODOL dan prosedur Uji KIR agar lebih adil bagi seluruh pelaku logistik

Viva, Banyumas - Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Perkumpulan Pengemudi Truk Purbalingga (PPTP) memadati Alun-alun Purbalingga pada Kamis (19/6/2025) dalam aksi damai. Mereka dengan tegas desak Bupati Purbalingga untuk memperjuangkan aspirasi mereka terkait aturan ODOL yang dinilai semakin sulit diterapkan di lapangan.

Para sopir meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang karena dianggap membebani sektor transportasi logistik. Selain menyoroti masalah ODOL, para sopir juga meluapkan kekesalan terhadap sistem Uji KIR yang dianggap ribet dan tidak konsisten antarwilayah.

Menurut mereka, truk yang lolos Uji KIR di Purbalingga kerap ditolak saat melewati daerah lain karena perbedaan standar teknis. Hal ini semakin membuat operasional sopir truk menjadi sulit, dan karenanya mereka desak Bupati untuk membawa persoalan ini ke tingkat pusat.

Aksi yang melibatkan ribuan sopir ini merupakan bagian dari aksi nasional yang berlangsung selama sepekan, 19–25 Juni 2025.

Mereka secara kolektif memutuskan untuk berhenti beroperasi sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai ribet dan tidak berpihak pada pekerja lapangan.

Para sopir berharap Bupati Purbalingga segera menindaklanjuti aspirasi mereka, khususnya soal ketimpangan pelaksanaan Uji KIR dan dampak aturan ODOL yang dirasa menyulitkan pencari nafkah di sektor transportasi.

Para sopir menilai aturan zero ODOL menyulitkan operasional truk mereka. Selain mengurangi kapasitas muatan, aturan ini juga belum diimbangi dengan pengaturan tarif angkutan yang adil.

Akibatnya, para pengusaha logistik maupun sopir terhimpit secara ekonomi.

“Kami tidak menolak keselamatan, tapi ODOL harus disesuaikan dengan realitas di lapangan,” ujar Iwan, koordinator aksi yang dikutip dari laman Pemkab Purbalingga.

Tak hanya ODOL, para sopir juga menyoroti persoalan Uji KIR di Purbalingga yang dinilai tidak konsisten jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Kami sering gagal di luar kota hanya karena perbedaan standar. Ini sangat merugikan,” ungkap salah satu peserta aksi.

Mereka berharap ada kepastian hukum dan standar nasional yang seragam, sehingga kendaraan yang lolos Uji KIR di Purbalingga tidak dipermasalahkan di daerah lain.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengapresiasi aspirasi yang disampaikan sopir truk.

Ia berjanji akan menampung dan memperjuangkan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.

“Langkah pertama, kami akan meminta perwakilan sopir menyusun poin-poin teknis dan alasan logis. Setelah itu, kami komunikasikan ke Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI,” ujarnya.

Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bahwa sopir truk di Purbalingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Dengan mogok operasional selama sepekan, bukan tidak mungkin akan berdampak pada distribusi logistik dan harga barang di wilayah sekitar. Pemerintah pusat diminta segera meninjau ulang kebijakan ODOL dan prosedur Uji KIR agar lebih adil bagi seluruh pelaku logistik