Gubernur Jateng Serius Tanam Mangrove: Ada Apa di Balik Program Mageri Segoro?

Viva, Banyumas - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menunjukkan komitmen kuat melalui program penanaman mangrove. Program “Mageri Segoro” ini dirancang sebagai upaya nyata untuk melestarikan dan merehabilitasi ekosistem pesisir yang sangat penting bagi lingkungan.

Gubernur Jateng menegaskan bahwa program penanaman mangrove melalui “Mageri Segoro” bukan sekadar program biasa, melainkan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan alam dan memperkuat daya dukung pesisir Jawa Tengah. Program ini bertujuan mengatasi masalah abrasi yang selama ini mengancam wilayah pesisir.

Dalam pelaksanaannya, Gubernur Jateng terus mendorong semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam program penanaman mangrove “Mageri Segoro”. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi kelestarian lingkungan pesisir.

Dalam audiensi bersama Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara pada Rabu, 4 Juni 2025, diungkapkan bahwa program “Mageri Segoro” akan dimulai secara serentak pada 5 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa gerakan ini bukan simbolik semata, melainkan wujud keseriusan Pemprov Jateng dalam menjaga ekosistem.

“Saya tidak main-main soal mangrove ini,” ujarnya dengan tegas dikutip dari Laman Pemprov Jateng pada 5 Juni 2025.

Wilayah pesisir Jawa Tengah sendiri mencakup 17 kabupaten/kota, dengan garis pantai mencapai 971,52 km. Dari total tersebut, diperkirakan terdapat lebih dari 16.102 hektare hutan mangrove yang tersebar di pantai utara dan selatan.

Namun, masih ada sekitar 44 ribu hektare lahan potensial yang belum ditanami, menurut data Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara.

Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh kepala daerah yang memiliki garis pantai untuk turun tangan secara aktif dalam menanam mangrove.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan secara serentak atau minimal dengan target yang jelas dari setiap daerah.

“Tidak bisa sporadis. Harus kolaboratif, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya,” imbuhnya. Ketua Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara, Ardas Patra, mendukung penuh arahan gubernur.

Ia menilai pendekatan kolaboratif adalah kunci sukses program ini. Termasuk menyiapkan insentif atau kegiatan tambahan bagi kelompok masyarakat yang terlibat merawat mangrove, seperti bantuan ikan atau alat usaha lainnya.

Meskipun ada kendala teknis di beberapa titik—seperti kawasan pantai yang masih tertutup rob—gerakan “Mageri Segoro” tetap optimistis berjalan.

Dengan dukungan penuh pemerintah dan masyarakat, program ini diharapkan mampu menjadi tonggak pemulihan lingkungan pesisir Jateng secara berkelanjutan

Viva, Banyumas - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menunjukkan komitmen kuat melalui program penanaman mangrove. Program “Mageri Segoro” ini dirancang sebagai upaya nyata untuk melestarikan dan merehabilitasi ekosistem pesisir yang sangat penting bagi lingkungan.

Gubernur Jateng menegaskan bahwa program penanaman mangrove melalui “Mageri Segoro” bukan sekadar program biasa, melainkan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan alam dan memperkuat daya dukung pesisir Jawa Tengah. Program ini bertujuan mengatasi masalah abrasi yang selama ini mengancam wilayah pesisir.

Dalam pelaksanaannya, Gubernur Jateng terus mendorong semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam program penanaman mangrove “Mageri Segoro”. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi kelestarian lingkungan pesisir.

Dalam audiensi bersama Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara pada Rabu, 4 Juni 2025, diungkapkan bahwa program “Mageri Segoro” akan dimulai secara serentak pada 5 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa gerakan ini bukan simbolik semata, melainkan wujud keseriusan Pemprov Jateng dalam menjaga ekosistem.

“Saya tidak main-main soal mangrove ini,” ujarnya dengan tegas dikutip dari Laman Pemprov Jateng pada 5 Juni 2025.

Wilayah pesisir Jawa Tengah sendiri mencakup 17 kabupaten/kota, dengan garis pantai mencapai 971,52 km. Dari total tersebut, diperkirakan terdapat lebih dari 16.102 hektare hutan mangrove yang tersebar di pantai utara dan selatan.

Namun, masih ada sekitar 44 ribu hektare lahan potensial yang belum ditanami, menurut data Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara.

Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh kepala daerah yang memiliki garis pantai untuk turun tangan secara aktif dalam menanam mangrove.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan secara serentak atau minimal dengan target yang jelas dari setiap daerah.

“Tidak bisa sporadis. Harus kolaboratif, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya,” imbuhnya. Ketua Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara, Ardas Patra, mendukung penuh arahan gubernur.

Ia menilai pendekatan kolaboratif adalah kunci sukses program ini. Termasuk menyiapkan insentif atau kegiatan tambahan bagi kelompok masyarakat yang terlibat merawat mangrove, seperti bantuan ikan atau alat usaha lainnya.

Meskipun ada kendala teknis di beberapa titik—seperti kawasan pantai yang masih tertutup rob—gerakan “Mageri Segoro” tetap optimistis berjalan.

Dengan dukungan penuh pemerintah dan masyarakat, program ini diharapkan mampu menjadi tonggak pemulihan lingkungan pesisir Jateng secara berkelanjutan