Geger Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas, Pemkab Bentuk Tim Khusus Awasi Dapur Usai Muncul Kasus KLB
- Pemkab Banyumas
Selain pengawasan, tim juga akan memberikan sosialisasi serta pembelajaran mengenai standar pengelolaan dapur.
Sebelumnya, Aspemkesra Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menjelaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional dari Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi.
“Program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan regulasi lokal yang jelas, koordinasi antar sektor, hingga pengawasan distribusi makanan yang memadai. Adanya laporan terkait kualitas makanan dan kasus dugaan keracunan menambah urgensi evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program,” ucap Nungky.
Di Kabupaten Banyumas, program ini menargetkan 344.632 peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, 7.672 ibu hamil, 32.484 ibu menyusui, dan 13.081 balita stunting.
Saat ini, dari total 86 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 64 unit sudah beroperasi, sementara 22 lainnya masih menunggu izin.
Banyumas juga mendapat dukungan 62 ahli gizi, 62 sarjana penggerak pembangunan Indonesia, dan 27 yayasan mitra pelaksana.
Koordinator MBG Banyumas, Lucky, mengungkapkan bahwa hingga kini ada dua SPPG yang diberhentikan sementara karena dugaan Kasus Luar Biasa (KLB).
“Antisipasi ini perlu dilakukan karena saat ini media sosial begitu masif memberitakan dugaan KLB. Dari badan misi nasional pun sudah memberi solusi untuk memberhentikan sementara SPPG yang bermasalah hingga waktu yang ditentukan,” jelas Lucky.
