Keracunan Massal Program MBG, Prabowo Janji Evaluasi dan Perbaikan

VIVA, Banyumas – Kasus keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik perhatian nasional.

Melansir dari Antaranews, Presiden RI Prabowo Subianto menilai insiden ini sebagai masalah besar, tapi menegaskan langkah cepat pemerintah untuk memastikan program tetap aman dan bermanfaat bagi jutaan anak Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti serius kasus keracunan yang terjadi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tak terulang.

“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya yakin kita akan selesaikan dengan baik,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

Meski baru kembali dari kunjungan luar negeri selama tujuh hari, Presiden mengaku terus memantau perkembangan kasus tersebut.

Sebagai langkah cepat, Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan pejabat terkait.

Evaluasi menyeluruh terhadap standar penyajian makanan, distribusi, hingga pengawasan lapangan akan menjadi fokus pembahasan.

Prabowo mengakui sejak awal pelaksanaan, program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan. Meski begitu, ia optimistis hambatan ini dapat diatasi agar tujuan program—memberikan akses makanan bergizi untuk anak-anak yang membutuhkan—tercapai.

Presiden juga mengingatkan agar insiden ini tidak dipolitisasi. “Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita makan lumayan, mereka itu hanya nasi pakai garam. Untuk memberi makan jutaan orang pasti ada rintangan, ini yang kita atasi,” tegasnya.

Sebelumnya, beberapa daerah melaporkan peningkatan kasus keracunan setelah siswa mengonsumsi menu MBG. Banyak anak harus mendapatkan perawatan medis, memicu kekhawatiran masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh dapur mitra yang terlibat kasus keracunan.

Proses verifikasi kini diperketat, dengan tim inspeksi gabungan dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian. “Jika dapur tidak memenuhi standar, operasional langsung dihentikan. Tidak ada toleransi,” tegas Nanik.

Langkah pengawasan ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program nasional yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo.