Dulu Terima Rp85 Juta, Kini Purbaya Yudhi Sadewa Syok Lihat Gaji Menteri Rp 18 Juta

Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Gaji Menteri
Sumber :
  • instagram @purbayayudhisadewa2025

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kaget gaji menteri jauh lebih kecil dari LPS. Meski turun drastis, ia tetap bersyukur dipercaya Presiden Prabowo memimpin Kementerian Keuangan

Kisah Warga Magelang Terima UGR Rp9 Juta, Rela Sawah Terdampak Tol Jogja Bawen

Viva, Banyumas - Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan publik usai blak-blakan membandingkan gajinya saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan gaji barunya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Perbandingan ini cukup mengejutkan, karena ternyata seorang menteri menerima gaji jauh lebih kecil dibandingkan pimpinan lembaga keuangan negara. Dikutip dari akun Instagram @nowdots, Selama lima tahun memimpin LPS, Purbaya mengaku menikmati gaji besar dengan beban kerja relatif ringan.

Anaknya Viral Sindir Sri Mulyani Agen CIA, Purbaya Yudhi Sadewa Santai: Dia Masih Kecil, Tak Paham Apa-Apa

Kondisi perbankan nasional yang stabil membuat pekerjaannya tidak terlalu menegangkan. Berdasarkan data, gaji Ketua DK LPS bisa mencapai Rp85 juta per bulan. Angka ini belum termasuk berbagai fasilitas dan tunjangan tambahan yang didapatkan.

Namun setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan, Purbaya justru dibuat terkejut. Saat bertanya kepada Sekjen Kemenkeu terkait hak keuangan menteri, ia mendapati fakta bahwa gaji bulanan seorang menteri hanya sekitar Rp18,6 juta.

Purbaya Yudhi Sadewa Klarifikasi Ucapan soal Tuntutan 17+8, Akui Salah dan Sampaikan Permintaan Maaf

Nilai tersebut tentu jauh lebih rendah dibandingkan gajinya di LPS. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tetap bersyukur. Ia menilai jabatan Menkeu bukan hanya soal nominal gaji, tetapi lebih pada kesempatan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan nasional.

Baginya, menjadi menteri adalah amanah strategis dengan gengsi tinggi dan tanggung jawab besar. Perbandingan gaji ini mengundang perhatian publik karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara pejabat lembaga negara dan pejabat kabinet.

Hal ini sekaligus memicu diskusi tentang sistem penggajian pejabat publik di Indonesia, terutama di level strategis yang memiliki peran vital terhadap arah kebijakan nasional. Dari sisi etika kerja, pernyataan Purbaya justru memperlihatkan sikap jujur sekaligus profesional.

Ia menyampaikan fakta tanpa menutupi kenyataan, namun tetap menekankan komitmennya untuk bekerja maksimal. Dengan latar belakang sebagai ekonom berpengalaman, publik menaruh harapan besar agar ia mampu membawa stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kini, fokus utama Purbaya adalah menjaga keseimbangan keuangan negara di tengah dinamika global. Tantangan besar seperti fluktuasi harga energi, pengelolaan subsidi, hingga defisit anggaran menanti di depan mata. Keberhasilannya sebagai Menkeu tidak hanya akan diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Dengan segala keterbatasan, termasuk soal gaji, Purbaya menyatakan siap bekerja demi kepentingan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan publik sejatinya adalah pengabdian, bukan sekadar soal imbalan finansial