Sarmuji Bongkar Isi Rilis Gedung Putih: AS Harus Tunduk pada UU PDP Indonesia

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kerja sama ini justru menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya yang menggunakan layanan digital dari perusahaan asal AS, seperti media sosial, e-commerce, hingga layanan cloud.

“Dengan mekanisme ini, ada jaminan perlindungan hukum Indonesia tetap berlaku bagi data warga yang menggunakan layanan digital milik perusahaan AS,” ujarnya.

Sarmuji menegaskan bahwa belum ada keputusan final karena pembicaraan teknis masih berlangsung. Hal ini memberi ruang bagi pengawasan publik maupun DPR untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran hak warga.

Ia mendukung langkah pemerintah dalam membangun kerja sama digital internasional selama tidak mengorbankan kedaulatan dan hak-hak warga negara Indonesia.