Sekjen Pemuda Pancasila: Kalau Dianggap Meresahkan, Pemerintah Harus Bina, Bukan Hapus

Viva, Banyumas - Sekjen Pemuda Pancasila, Arif Rahman, memberikan pernyataan tegas menanggapi tudingan yang menyebut organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya dianggap meresahkan. Menurut Arif, keberadaan Pemuda Pancasila memiliki dasar hukum yang jelas dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga keberadaannya tidak bisa serta merta disudutkan hanya karena sejumlah persepsi negatif.

Ia menekankan bahwa bila memang ada anggapan Sekjen Pemuda Pancasila dianggap meresahkan, maka pemerintah harus bina ormas tersebut secara tepat. Arif menilai pembinaan yang intensif akan jauh lebih efektif dibandingkan langkah penghapusan atau pelabelan negatif.

Ormas, menurutnya, adalah bagian dari elemen masyarakat yang memiliki hak berserikat dan berperan dalam pembangunan bangsa.

Sekjen Pemuda Pancasila tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah harus bina organisasi-organisasi kemasyarakatan, bukan justru langsung menghapus atau membatasi ruang geraknya.

Ia meminta agar pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih bersifat kolaboratif, bukan represif. Menurutnya, semua ormas harus dinilai berdasarkan kontribusi nyatanya di lapangan, bukan semata citra yang terbentuk dari oknum tertentu.

Arif menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi organisasi kemasyarakatan untuk tidak memakai atribut yang menyerupai seragam militer seperti TNI dan Polri.

Menurutnya, Pemuda Pancasila bukan ormas baru dan telah memiliki historis panjang yang melekat dengan sejarah bangsa.

Dikutip dari akun Instagram @rembangterkini, Arif menegaskan Pemuda Pancasila ini dilindungi oleh undang-undang, jadi kalau ada anggapan meresahkan, harusnya pemerintah melakukan pembinaan. Bukan serta merta dilarang. Lebih lanjut, Arif juga menyoroti menjamurnya organisasi kemasyarakatan saat ini yang menurutnya perlu dievaluasi serius oleh pemerintah.

Ia meminta agar pendirian ormas tidak dipermudah begitu saja tanpa syarat yang ketat.

Menurutnya, pendirian ormas seharusnya memiliki kesekretariatan resmi di berbagai tingkatan wilayah sebagai bentuk struktur organisasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai, tak adil jika seluruh ormas digeneralisasi sebagai pihak yang membuat onar.

Arif mengatakan Tidak semua ormas itu bermasalah. PP punya kontribusi dan sejarah. Dahulu bersama FKPPI dan Pemuda Panca Marga, PP dianggap bagian dari keluarga besar ABRI.

Sebagai ormas besar dengan jaringan nasional, Arif mengajak pemerintah untuk bersinergi dalam membangun bangsa. Ia menekankan pentingnya kerja sama, bukan konfrontasi.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan Pemuda Pancasila siap mendukung program pemerintah, asal pendekatannya bersifat pembinaan, bukan pembubaran. Pernyataan ini menegaskan posisi Pemuda Pancasila sebagai ormas yang ingin dilibatkan dalam pembangunan, namun tetap menjaga hak dan identitas organisasinya sesuai konstitusi