Daftar Petinggi BGN Didominasi Eks Militer, Program Makan Bergizi Gratis Tanpa Ahli Gizi

Sebagian besar nama dalam daftar tersebut berasal dari latar belakang militer, kepolisian, hingga birokrasi. Ironisnya, tak satu pun di antaranya tercatat sebagai akademisi maupun profesional dengan sertifikasi di bidang gizi.

Ketiadaan sosok ahli gizi di kursi pimpinan BGN memunculkan kritik keras. Banyak kalangan menilai, bagaimana mungkin sebuah program yang fokus pada peningkatan gizi anak-anak dikelola oleh lembaga tanpa keahlian teknis di bidang tersebut?

Padahal, urusan gizi bukan sekadar distribusi makanan, melainkan melibatkan standar kesehatan, keamanan pangan, hingga perencanaan menu yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. Kasus keracunan yang muncul di sejumlah sekolah memperkuat kekhawatiran publik.

Beberapa siswa mengalami gejala seperti mual, pusing, hingga harus mendapat perawatan medis. Situasi ini menimbulkan anggapan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidakpahaman teknis dalam pengelolaan pangan berkontribusi terhadap persoalan serius di lapangan. Pengamat kesehatan masyarakat menilai, pemerintah perlu meninjau ulang komposisi pimpinan BGN.

Kehadiran para ahli gizi, akademisi, dan praktisi kesehatan dianggap sangat penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar ilmiah. Tanpa itu, risiko masalah serupa bisa terus berulang.

Masyarakat pun mendesak transparansi dan evaluasi menyeluruh. Program yang sejatinya ditujukan untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia seharusnya tidak menjadi ancaman kesehatan. Oleh karena itu, kredibilitas pimpinan BGN kini menjadi sorotan utama.

Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya reputasi program MBG yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola kebijakan pangan dan kesehatan anak bangsa.