Walkot Solo Respati Ardi Ancam Cabut Bansos bagi Warga Usia Kerja yang Ogah Ikut Pelatihan

Wali Kota Solo Respati Ardi tegaskan bansos bisa dicabut jika warga usia kerja sehat menolak ikut pelatihan kerja. Kebijakan ini untuk tekan angka pengangguran

Viva, Banyumas - Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan sikap tegas terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Menurutnya, tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Solo salah satunya disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang merasa cukup dengan bantuan pemerintah sehingga enggan bekerja.

Dalam kunjungannya ke Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Solo pada Senin (22/9/2025), Respati menyampaikan bahwa bansos seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, bukan alasan untuk bermalas-malasan.

Ia menilai ada sebagian warga yang terlalu nyaman dengan bantuan sehingga tidak berupaya meningkatkan keterampilan atau mencari pekerjaan.

“Hari ini karena banyak bantuan mereka enggan bekerja. Ke depan kalau sampai kita buatkan pelatihan dan terbukti di rumahnya ada usia kerja, mumpuni dan sehat, tapi tidak mau ikut pelatihan, nanti akan kita revisi bansosnya, kita cabut,” tegas Respati kepada awak media dalam kunjungan ke Disnaker Solo pada 22 September 2025.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Pemkot Solo akan lebih selektif dalam menyalurkan bansos. Respati menjelaskan bahwa masyarakat usia produktif harus diarahkan untuk mengikuti program pelatihan kerja yang disiapkan pemerintah.

Tujuannya, agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat terserap di dunia kerja. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka pengangguran terbuka di Solo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di kota tersebut masih terbilang tinggi dibanding daerah lain di Jawa Tengah. Dengan mendorong masyarakat mengikuti pelatihan, diharapkan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat.

Selain itu, Respati menegaskan bahwa Pemkot akan menggandeng sektor swasta untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja.

“Pelatihan tidak hanya berhenti pada teori. Kami akan menjalin kerja sama dengan perusahaan agar lulusan pelatihan bisa langsung disalurkan,” jelasnya. Kebijakan ancaman pencabutan bansos ini mendapat beragam tanggapan.

Sebagian masyarakat mendukung langkah tegas tersebut agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan. Namun ada pula yang menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan lapangan kerja sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Respati menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendorong perubahan mindset masyarakat.

“Kami ingin bansos tetap ada bagi mereka yang betul-betul membutuhkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu. Tetapi bagi usia kerja yang sehat, sudah saatnya berdiri di atas kaki sendiri,” tandasnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Solo berharap angka pengangguran bisa ditekan sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera

Wali Kota Solo Respati Ardi tegaskan bansos bisa dicabut jika warga usia kerja sehat menolak ikut pelatihan kerja. Kebijakan ini untuk tekan angka pengangguran

Viva, Banyumas - Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan sikap tegas terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Menurutnya, tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Solo salah satunya disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang merasa cukup dengan bantuan pemerintah sehingga enggan bekerja.

Dalam kunjungannya ke Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Solo pada Senin (22/9/2025), Respati menyampaikan bahwa bansos seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, bukan alasan untuk bermalas-malasan.

Ia menilai ada sebagian warga yang terlalu nyaman dengan bantuan sehingga tidak berupaya meningkatkan keterampilan atau mencari pekerjaan.

“Hari ini karena banyak bantuan mereka enggan bekerja. Ke depan kalau sampai kita buatkan pelatihan dan terbukti di rumahnya ada usia kerja, mumpuni dan sehat, tapi tidak mau ikut pelatihan, nanti akan kita revisi bansosnya, kita cabut,” tegas Respati kepada awak media dalam kunjungan ke Disnaker Solo pada 22 September 2025.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Pemkot Solo akan lebih selektif dalam menyalurkan bansos. Respati menjelaskan bahwa masyarakat usia produktif harus diarahkan untuk mengikuti program pelatihan kerja yang disiapkan pemerintah.

Tujuannya, agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat terserap di dunia kerja. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka pengangguran terbuka di Solo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di kota tersebut masih terbilang tinggi dibanding daerah lain di Jawa Tengah. Dengan mendorong masyarakat mengikuti pelatihan, diharapkan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat.

Selain itu, Respati menegaskan bahwa Pemkot akan menggandeng sektor swasta untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja.

“Pelatihan tidak hanya berhenti pada teori. Kami akan menjalin kerja sama dengan perusahaan agar lulusan pelatihan bisa langsung disalurkan,” jelasnya. Kebijakan ancaman pencabutan bansos ini mendapat beragam tanggapan.

Sebagian masyarakat mendukung langkah tegas tersebut agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan. Namun ada pula yang menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan lapangan kerja sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Respati menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendorong perubahan mindset masyarakat.

“Kami ingin bansos tetap ada bagi mereka yang betul-betul membutuhkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu. Tetapi bagi usia kerja yang sehat, sudah saatnya berdiri di atas kaki sendiri,” tandasnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Solo berharap angka pengangguran bisa ditekan sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera