KLB Keracunan Massal MBG di Bandung Barat: 364 Korban, Dapur Sekolah Jadi Sorotan

Kasus keracunan massal di Bandung Barat resmi ditetapkan sebagai KLB. Ratusan korban, mayoritas siswa, memicu investigasi dapur sekolah dalam program makan bergizi gratis 

Viva, Banyumas - Kasus keracunan massal yang melanda Kabupaten Bandung Barat resmi ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail. Penetapan status ini dilakukan agar penanganan korban bisa lebih cepat, menyeluruh, dan mendapatkan pendampingan penuh dari pemerintah daerah. Dikutip dari tvonenwsm, Data sementara mencatat ada 364 korban dalam kasus ini.

Dari jumlah tersebut, sekitar 225 orang sudah membaik dan dipulangkan setelah menjalani perawatan. Sementara sisanya masih mendapatkan layanan medis lanjutan di posko kesehatan maupun RSUD Cililin. Mayoritas korban adalah siswa dari SMK Pembangunan Bandung Barat, MTs Darul Fiqri, dan SDN Cipari.

Mereka mengalami gejala mual, pusing, hingga kejang setelah menyantap makanan pada Senin (22/9). Pemerintah daerah memastikan semua korban mendapatkan perhatian medis intensif tanpa biaya tambahan.

Dugaan sementara, keracunan massal ini berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Cipari, Desa Cijambu. Untuk memastikan penyebabnya, dapur penyedia layanan tersebut dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium.

Bupati Jeje menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh SPPG di Bandung Barat. Saat ini tercatat masih ada 85 dapur yang belum memiliki sertifikasi sehat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan penuh, baik dalam bentuk layanan medis lanjutan maupun pemulihan psikologis bagi korban.

Selain itu, Pemkab juga akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan program makan bergizi gratis agar kejadian serupa tidak terulang.

"Penanganan kasus ini harus cepat dan tepat. Kami ingin memastikan korban segera pulih, sekaligus memperbaiki sistem penyediaan makanan di sekolah-sekolah," ujar Jeje yang dikutip dari tvonenews.

Kasus ini menyoroti pentingnya standar keamanan pangan di program pemerintah yang melibatkan ribuan siswa. Pengawasan ketat, sertifikasi dapur, dan edukasi higienitas menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa.

Masyarakat berharap investigasi berjalan transparan sehingga penyebab keracunan dapat diketahui dengan jelas. Hal ini penting bukan hanya untuk memastikan tanggung jawab, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis

Kasus keracunan massal di Bandung Barat resmi ditetapkan sebagai KLB. Ratusan korban, mayoritas siswa, memicu investigasi dapur sekolah dalam program makan bergizi gratis 

Viva, Banyumas - Kasus keracunan massal yang melanda Kabupaten Bandung Barat resmi ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail. Penetapan status ini dilakukan agar penanganan korban bisa lebih cepat, menyeluruh, dan mendapatkan pendampingan penuh dari pemerintah daerah. Dikutip dari tvonenwsm, Data sementara mencatat ada 364 korban dalam kasus ini.

Dari jumlah tersebut, sekitar 225 orang sudah membaik dan dipulangkan setelah menjalani perawatan. Sementara sisanya masih mendapatkan layanan medis lanjutan di posko kesehatan maupun RSUD Cililin. Mayoritas korban adalah siswa dari SMK Pembangunan Bandung Barat, MTs Darul Fiqri, dan SDN Cipari.

Mereka mengalami gejala mual, pusing, hingga kejang setelah menyantap makanan pada Senin (22/9). Pemerintah daerah memastikan semua korban mendapatkan perhatian medis intensif tanpa biaya tambahan.

Dugaan sementara, keracunan massal ini berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Cipari, Desa Cijambu. Untuk memastikan penyebabnya, dapur penyedia layanan tersebut dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium.

Bupati Jeje menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh SPPG di Bandung Barat. Saat ini tercatat masih ada 85 dapur yang belum memiliki sertifikasi sehat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan penuh, baik dalam bentuk layanan medis lanjutan maupun pemulihan psikologis bagi korban.

Selain itu, Pemkab juga akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan program makan bergizi gratis agar kejadian serupa tidak terulang.

"Penanganan kasus ini harus cepat dan tepat. Kami ingin memastikan korban segera pulih, sekaligus memperbaiki sistem penyediaan makanan di sekolah-sekolah," ujar Jeje yang dikutip dari tvonenews.

Kasus ini menyoroti pentingnya standar keamanan pangan di program pemerintah yang melibatkan ribuan siswa. Pengawasan ketat, sertifikasi dapur, dan edukasi higienitas menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa.

Masyarakat berharap investigasi berjalan transparan sehingga penyebab keracunan dapat diketahui dengan jelas. Hal ini penting bukan hanya untuk memastikan tanggung jawab, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis