RAPBD 2026 Pekalongan Disorot: Pendapatan Naik Tipis, Belanja Turun

Arah kebijakan belanja akan fokus pada program prioritas nasional dan unggulan daerah, termasuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan cukup dengan KTP, dukungan untuk anak yatim, peningkatan operasional posyandu, bantuan RT/RW, beasiswa guru dan tenaga kesehatan, pendidikan inklusi, serta pengelolaan persampahan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus untuk pemulihan pelayanan publik pasca kerusuhan yang merusak fasilitas perkantoran Pemkot dan DPRD pada 30 Agustus 2025.

Aaf menambahkan, penerimaan pembiayaan RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp18 miliar yang bersumber dari perkiraan SiLPA 2025, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar untuk dana cadangan dan penyertaan modal daerah.

Ia berharap DPRD bersama eksekutif dapat membahas RAPBD ini secara konstruktif agar segera disetujui menjadi Peraturan Daerah demi mendukung kesejahteraan masyarakat Pekalongan.