Tegaskan Efisiensi Anggaran, Ahmad Luthfi Minta DPRD se-Jateng Batalkan Kenaikan Tunjangan dan Fasilitas

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan agar DPRD se-Jateng tidak menaikkan tunjangan. Evaluasi diberikan waktu satu minggu, sementara fasilitas perjalanan luar negeri resmi dihapus.

VIVA, Banyumas – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan imbauannya kepada seluruh bupati, wali kota, serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Jawa Tengah untuk tidak menaikkan tunjangan pimpinan maupun anggota DPRD.

“Kita imbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan. Itu kita pastikan,” kata Ahmad Luthfi seusai rapat koordinasi bersama Bupati, Wali Kota, dan pimpinan DPRD Jawa Tengah serta kabupaten/kota, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (11/9/2025).

Dalam arahannya, Ahmad Luthfi meminta agar setiap kepala daerah segera melakukan rapat internal bersama DPRD setempat untuk mengevaluasi kebijakan tunjangan.

“Evaluasi tunjangan itu kita kasih waktu satu minggu kepada para Bupati dan Wali Kota untuk melakukan rapat dengan DPRD-nya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya masing-masing,” terangnya.

Selain itu, Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa fasilitas perjalanan luar negeri untuk anggota DPRD sudah resmi dihapus.

“Nggak ada, ke luar negeri dihapus,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyampaikan bahwa setiap daerah akan melakukan appraisal (penaksiran nilai) untuk menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan. Evaluasi dijadwalkan berlangsung dalam satu minggu ke depan.

“Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan appraisalnya,” jelas Sumanto.

Ia menambahkan, tim appraiser sudah tersedia dan siap melakukan penilaian. Hasil dari appraisal ini nantinya akan dibahas kembali bersama gubernur untuk memperoleh keputusan terbaik.

“Namanya appraisal, ya dikurangi nanti,” tandasnya.