Rapat Perdana Bersama Komisi XI, Menkeu Purbaya Ungkap Strategi RAPBN 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa hadiri rapat perdana Komisi XI DPR untuk memaparkan strategi RAPBN 2026, fokus pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

Viva, Banyumas - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat perdana bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025), dua hari usai dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 (RAPBN 2026) yang menjadi prioritas utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya hadir bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan, yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, guna memaparkan program dan strategi pengelolaan keuangan negara.

Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa nama Purbaya bukanlah asing bagi pihaknya, karena sebelumnya Purbaya pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mitra lama Komisi XI.

“Bagi Komisi XI, nama Pak Purbaya bukan nama yang asing, cuma berbeda tempatnya saja. Dahulu mitra kita sebagai Ketua LPS, sekarang sebagai Menteri Keuangan,” ujar Misbakhun.

Dalam RAPBN 2026, program Kemenkeu akan mencakup lima fokus utama: kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.

Secara total, Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAKL) mencapai Rp52,16 triliun, yang akan dibahas lebih rinci dalam nota keuangan RAPBN 2026. Menkeu Purbaya menekankan pentingnya hati-hati dalam memaparkan strategi RAPBN. Ia pun menyinggung perubahan gaya komunikasi dari masa menjabat Ketua LPS.

“Kalau waktu di LPS, saya mungkin bicara agak ‘koboi’, sekarang sudah tidak boleh. Tanggung jawab berbeda, dan saya baru merasakan dampaknya,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya juga menyampaikan komitmennya untuk fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.

Ia menegaskan akan menyalurkan kebijakan fiskal secara tepat sasaran agar manfaat RAPBN 2026 dapat dirasakan luas oleh masyarakat. Menteri Keuangan juga menyinggung pentingnya transparansi dan sinergi dengan DPR dalam menyusun RAPBN, sehingga setiap program dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Pendekatan ini diharapkan memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Rapat perdana ini menandai awal kerja serius Menkeu Purbaya bersama DPR dalam membahas kebijakan fiskal, strategi belanja negara, dan rencana pembangunan nasional melalui RAPBN 2026, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa hadiri rapat perdana Komisi XI DPR untuk memaparkan strategi RAPBN 2026, fokus pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

Viva, Banyumas - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat perdana bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025), dua hari usai dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 (RAPBN 2026) yang menjadi prioritas utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya hadir bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan, yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, guna memaparkan program dan strategi pengelolaan keuangan negara.

Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa nama Purbaya bukanlah asing bagi pihaknya, karena sebelumnya Purbaya pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mitra lama Komisi XI.

“Bagi Komisi XI, nama Pak Purbaya bukan nama yang asing, cuma berbeda tempatnya saja. Dahulu mitra kita sebagai Ketua LPS, sekarang sebagai Menteri Keuangan,” ujar Misbakhun.

Dalam RAPBN 2026, program Kemenkeu akan mencakup lima fokus utama: kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.

Secara total, Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAKL) mencapai Rp52,16 triliun, yang akan dibahas lebih rinci dalam nota keuangan RAPBN 2026. Menkeu Purbaya menekankan pentingnya hati-hati dalam memaparkan strategi RAPBN. Ia pun menyinggung perubahan gaya komunikasi dari masa menjabat Ketua LPS.

“Kalau waktu di LPS, saya mungkin bicara agak ‘koboi’, sekarang sudah tidak boleh. Tanggung jawab berbeda, dan saya baru merasakan dampaknya,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya juga menyampaikan komitmennya untuk fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.

Ia menegaskan akan menyalurkan kebijakan fiskal secara tepat sasaran agar manfaat RAPBN 2026 dapat dirasakan luas oleh masyarakat. Menteri Keuangan juga menyinggung pentingnya transparansi dan sinergi dengan DPR dalam menyusun RAPBN, sehingga setiap program dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Pendekatan ini diharapkan memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Rapat perdana ini menandai awal kerja serius Menkeu Purbaya bersama DPR dalam membahas kebijakan fiskal, strategi belanja negara, dan rencana pembangunan nasional melalui RAPBN 2026, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif