Gugatan Mengejutkan: Syarat Jadi DPR hingga Presiden Harus Minimal S1, Soroti Ketidakadilan Guru Harus S1

Mereka menilai pendidikan formal yang lebih tinggi dapat meningkatkan kapasitas analisis, pemahaman hukum, serta kemampuan manajerial seorang pemimpin. Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang berpendapat bahwa pendidikan bukan satu-satunya indikator kepemimpinan.

Faktor pengalaman, integritas, dan kedekatan dengan masyarakat juga menjadi modal penting. Kini, bola panas ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK terkait gugatan ini akan menjadi preseden penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Jika dikabulkan, maka peta politik nasional akan berubah signifikan. Partai politik wajib menyeleksi kader dengan standar lebih ketat, sementara masyarakat diharapkan bisa mendapat pemimpin dengan kapasitas akademis yang lebih baik.

Apapun hasilnya, gugatan ini telah memicu diskusi publik tentang pentingnya kualitas pendidikan dalam kepemimpinan politik.

Pertanyaan besarnya: sudah saatnya kah Indonesia menetapkan standar pendidikan minimal S1 bagi para pemimpin bangsa?.