APBN Terkuras, Biaya Renovasi Gedung DPRD Terdampak Kerusuhan Capai Rp900 Miliar

Kerusuhan demo akhir Agustus 2025 sebabkan gedung DPRD di berbagai daerah rusak. Pemerintah siapkan Rp900 miliar dari APBN untuk renovasi, publik soroti efisiensi

Viva, Banyumas - Kerusuhan massa yang terjadi pada akhir Agustus 2025 meninggalkan kerusakan besar pada sejumlah fasilitas publik, termasuk gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, biaya renovasi seluruh gedung DPRD yang terdampak diperkirakan mencapai Rp900 miliar. Dana tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh pejabat PU, Dody Hanggodo. Ia menegaskan bahwa perbaikan membutuhkan waktu berbeda, tergantung tingkat kerusakan. Untuk kategori rusak ringan, renovasi bisa selesai kurang dari satu minggu.

Namun, untuk kerusakan berat, proses pemulihan bisa memakan waktu hingga enam bulan. Dody mencontohkan, Gedung DPRD Makassar dan aset milik MPR di DPRD Jawa Barat tergolong rusak berat karena ludes terbakar saat kerusuhan berlangsung.

Sementara itu, kerusakan ringan terjadi di beberapa lokasi lain, seperti kaca pecah akibat lemparan batu atau tembok gedung yang terkena semprotan cat.

“Kalau yang rusak ringan bisa cepat selesai, tapi kalau rusak berat seperti di Makassar dan Jawa Barat, estimasi waktu perbaikan sekitar enam bulan,” ujarnya di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025) kepada awak media.

Selain gedung DPRD, Dody juga menyoroti kerusakan fasilitas publik lain yang terdampak aksi unjuk rasa, seperti gerbang tol di Jakarta. Tercatat ada tujuh gerbang tol yang dirusak massa, bahkan beberapa fasilitas di dalamnya dicuri.

Namun, biaya perbaikan gerbang tol akan ditanggung Jasa Marga sebagai perusahaan pengelola. Kebijakan penggunaan dana APBN untuk renovasi gedung DPRD yang rusak menuai sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran negara hingga Rp900 miliar, apalagi di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur lain yang juga mendesak.

Meski demikian, pemerintah menilai pemulihan gedung DPRD penting dilakukan segera, mengingat fungsinya sebagai pusat pemerintahan daerah dan tempat pembuatan kebijakan. Tanpa perbaikan, pelayanan publik serta jalannya roda pemerintahan di daerah bisa terganggu.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kerusuhan massa tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi negara.

Transparansi penggunaan APBN serta pengawasan ketat diharapkan bisa memastikan renovasi berjalan efektif dan tepat sasaran

Kerusuhan demo akhir Agustus 2025 sebabkan gedung DPRD di berbagai daerah rusak. Pemerintah siapkan Rp900 miliar dari APBN untuk renovasi, publik soroti efisiensi

Viva, Banyumas - Kerusuhan massa yang terjadi pada akhir Agustus 2025 meninggalkan kerusakan besar pada sejumlah fasilitas publik, termasuk gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, biaya renovasi seluruh gedung DPRD yang terdampak diperkirakan mencapai Rp900 miliar. Dana tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh pejabat PU, Dody Hanggodo. Ia menegaskan bahwa perbaikan membutuhkan waktu berbeda, tergantung tingkat kerusakan. Untuk kategori rusak ringan, renovasi bisa selesai kurang dari satu minggu.

Namun, untuk kerusakan berat, proses pemulihan bisa memakan waktu hingga enam bulan. Dody mencontohkan, Gedung DPRD Makassar dan aset milik MPR di DPRD Jawa Barat tergolong rusak berat karena ludes terbakar saat kerusuhan berlangsung.

Sementara itu, kerusakan ringan terjadi di beberapa lokasi lain, seperti kaca pecah akibat lemparan batu atau tembok gedung yang terkena semprotan cat.

“Kalau yang rusak ringan bisa cepat selesai, tapi kalau rusak berat seperti di Makassar dan Jawa Barat, estimasi waktu perbaikan sekitar enam bulan,” ujarnya di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025) kepada awak media.

Selain gedung DPRD, Dody juga menyoroti kerusakan fasilitas publik lain yang terdampak aksi unjuk rasa, seperti gerbang tol di Jakarta. Tercatat ada tujuh gerbang tol yang dirusak massa, bahkan beberapa fasilitas di dalamnya dicuri.

Namun, biaya perbaikan gerbang tol akan ditanggung Jasa Marga sebagai perusahaan pengelola. Kebijakan penggunaan dana APBN untuk renovasi gedung DPRD yang rusak menuai sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran negara hingga Rp900 miliar, apalagi di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur lain yang juga mendesak.

Meski demikian, pemerintah menilai pemulihan gedung DPRD penting dilakukan segera, mengingat fungsinya sebagai pusat pemerintahan daerah dan tempat pembuatan kebijakan. Tanpa perbaikan, pelayanan publik serta jalannya roda pemerintahan di daerah bisa terganggu.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kerusuhan massa tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi negara.

Transparansi penggunaan APBN serta pengawasan ketat diharapkan bisa memastikan renovasi berjalan efektif dan tepat sasaran