Demo Tolak Kenaikan Gaji DPR di Slipi Ricuh, Motor dan Pos Polisi Dibakar

Kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI belakangan menuai polemik tajam. Banyak kalangan menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Di tengah inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok, kenaikan gaji wakil rakyat dianggap memperlebar jurang kesenjangan sosial. Pengamat politik menilai bahwa aksi protes yang berujung ricuh ini adalah akumulasi kekecewaan publik.

DPR dianggap kurang transparan dalam menyusun kebijakan keuangan, terutama yang menyangkut kesejahteraan anggotanya sendiri. Aparat kepolisian menurunkan pasukan tambahan untuk mengamankan kawasan sekitar Slipi.

Meski terjadi pembakaran dan perusakan, polisi menegaskan akan melakukan pendekatan persuasif sekaligus menindak tegas pelaku anarkis. Pemerintah melalui pernyataan singkat juga menyerukan agar aspirasi disampaikan dengan cara damai.

Namun, publik tetap menunggu sikap resmi DPR terkait desakan pembatalan kenaikan gaji yang menjadi pemicu utama demonstrasi. Kericuhan di Slipi menjadi cermin bahwa isu kesejahteraan DPR adalah topik yang sangat sensitif di mata rakyat.

Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat kecil menjadi tuntutan utama yang terus disuarakan masyarakat.

Masyarakat berharap DPR segera mengambil langkah bijak dengan meninjau ulang kebijakan kenaikan gaji. Jika tidak, gelombang protes diprediksi akan terus meluas dan berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.