Pemerintah Desak Roblox Buka Kantor di Indonesia, Ancaman Blokir Mengintai

Viva, Banyumas - Pemerintah Indonesia kembali menaruh perhatian besar pada platform gim global, khususnya Roblox, yang kini tengah menjadi sorotan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital meminta platform asal Amerika Serikat itu untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia serta mematuhi regulasi perlindungan anak.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap sejumlah konten dalam Roblox yang dinilai mengandung unsur kekerasan dan belum ramah bagi anak-anak. Dengan lebih dari 170 juta pemain gim di Indonesia, kebijakan pemerintah tentu akan berpengaruh besar terhadap ekosistem industri gim internasional.

Dikutip dari Viva, Pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi rutin dalam satu hingga dua bulan ke depan guna memantau keseriusan Roblox dalam memenuhi regulasi lokal. Jika kewajiban tersebut diabaikan, opsi pemblokiran atau pembatasan usia dapat diberlakukan.

Dilansir dari Viva, Sebelumnya, Menteri Pendidikan bahkan sudah melarang siswa sekolah dasar memainkan Roblox. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran terkait adegan yang mengandung kekerasan dan dinilai kurang sesuai bagi anak-anak usia dini. Kebijakan ini sejalan dengan pola regulasi digital Indonesia sebelumnya.

Pemerintah kerap menggunakan pendaftaran dan kepatuhan lokal sebagai instrumen kontrol, seperti yang telah diterapkan terhadap Steam dan Epic Games.

Dengan strategi tersebut, pemerintah memiliki kewenangan lebih untuk meminta data pengguna, melakukan pengawasan konten, hingga memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan domestik, tanpa harus menjatuhkan larangan permanen di awal. Sekitar 40% dari 85 juta pengguna harian Roblox di dunia merupakan anak di bawah usia 13 tahun.

Angka ini mempertegas betapa pentingnya regulasi perlindungan anak diterapkan. Banyak orang tua di Indonesia mendukung langkah pemerintah ini karena dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Selain itu, isu ini juga terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh.

Pendekatan Indonesia tidak hanya berpengaruh di pasar domestik, tetapi juga berpotensi mendorong perusahaan gim internasional menyesuaikan kebijakan moderasi konten mereka secara global. Jika Roblox mampu memenuhi tuntutan regulasi lokal, hal ini bisa menjadi contoh positif bagi platform gim lain untuk lebih serius dalam melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai

Viva, Banyumas - Pemerintah Indonesia kembali menaruh perhatian besar pada platform gim global, khususnya Roblox, yang kini tengah menjadi sorotan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital meminta platform asal Amerika Serikat itu untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia serta mematuhi regulasi perlindungan anak.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap sejumlah konten dalam Roblox yang dinilai mengandung unsur kekerasan dan belum ramah bagi anak-anak. Dengan lebih dari 170 juta pemain gim di Indonesia, kebijakan pemerintah tentu akan berpengaruh besar terhadap ekosistem industri gim internasional.

Dikutip dari Viva, Pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi rutin dalam satu hingga dua bulan ke depan guna memantau keseriusan Roblox dalam memenuhi regulasi lokal. Jika kewajiban tersebut diabaikan, opsi pemblokiran atau pembatasan usia dapat diberlakukan.

Dilansir dari Viva, Sebelumnya, Menteri Pendidikan bahkan sudah melarang siswa sekolah dasar memainkan Roblox. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran terkait adegan yang mengandung kekerasan dan dinilai kurang sesuai bagi anak-anak usia dini. Kebijakan ini sejalan dengan pola regulasi digital Indonesia sebelumnya.

Pemerintah kerap menggunakan pendaftaran dan kepatuhan lokal sebagai instrumen kontrol, seperti yang telah diterapkan terhadap Steam dan Epic Games.

Dengan strategi tersebut, pemerintah memiliki kewenangan lebih untuk meminta data pengguna, melakukan pengawasan konten, hingga memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan domestik, tanpa harus menjatuhkan larangan permanen di awal. Sekitar 40% dari 85 juta pengguna harian Roblox di dunia merupakan anak di bawah usia 13 tahun.

Angka ini mempertegas betapa pentingnya regulasi perlindungan anak diterapkan. Banyak orang tua di Indonesia mendukung langkah pemerintah ini karena dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Selain itu, isu ini juga terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh.

Pendekatan Indonesia tidak hanya berpengaruh di pasar domestik, tetapi juga berpotensi mendorong perusahaan gim internasional menyesuaikan kebijakan moderasi konten mereka secara global. Jika Roblox mampu memenuhi tuntutan regulasi lokal, hal ini bisa menjadi contoh positif bagi platform gim lain untuk lebih serius dalam melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai