APBN 20 Persen untuk Pendidikan: Guru Honorer Desak Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan, Bukan Sekadar Retorika

Pandangan serupa juga datang dari seorang guru honorer SMP di Boyolali, Jawa Tengah, berinisial Q (25). Menurutnya, regulasi terkait kesejahteraan guru honorer perlu diperjelas agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Oleh karena itu penetapan suatu regulasi ataupun penempatan regulasi itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita sebagai tenaga honorer,” terang Q.

Q menambahkan bahwa meskipun dalam satu tahun terakhir ada sedikit peningkatan, kondisi kesejahteraan guru honorer masih belum maksimal.

“Bagi kami sendiri guru non ASN itu kurang lebih masih belum maksimal secara kesejahteraan baik secara gaji, baik secara perhatian pemerintah itu memang agak beda tetapi pada dasarnya, pada garis besarnya peningkatan kesejahteraan itu sudah lumayan kami bisa merasakan tetapi belum signifikan karena itu baru upaya satu tahun,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan terkait gaji maupun tunjangan, sehingga guru honorer bisa hidup layak sesuai dengan peran penting mereka dalam dunia pendidikan.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Selain peningkatan gaji guru, pemerintah juga melakukan berbagai program pembangunan, termasuk renovasi 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, serta pembagian 288.000 layar pintar ke sekolah di pelosok.