Bupati Pati Sudewo Didukung Mahasiswa: Pajak Naik Tak Masalah, Tetap Jalan!

Anak muda dukung kebijakan Bupati Sudewo di Pati
Sumber :
  • Pemkab Pati

Viva, Banyumas - Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan publik setelah kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai penolakan dari sebagian warga. Bahkan, pada Rabu (13/8/2025), ribuan warga Pati melakukan aksi demo besar. Namun, belakangan muncul dukungan dari sekelompok anak muda yang viral di sosial media.

Video dukungan tersebut menampilkan sekelompok pemuda, diduga mahasiswa, yang mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan mendukung kebijakan Bupati Sudewo. Mereka menegaskan bahwa kenaikan pajak tersebut merupakan kebijakan publik yang tepat dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami katakan dukungan kebijakan kenaikan pajak bumi dan pembangunan Kabupaten Pati. Mari kita bersama-sama menjaga kota Pati yang kondusif,” ujar salah satu pria dalam video tersebut, dikutip Sabtu (16/8/2025) dari laman tvonenews.

Dukungan ini muncul di tengah reaksi keras masyarakat yang menolak kenaikan PBB-P2. Puluhan ribu warga sempat turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka. Meski Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan pajak PBB P2 tersebut, namun aksinya masih menuai sorotan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo, mencatat dampak demo kemarin, di mana sebanyak 57 orang mengalami luka ringan hingga berat. Kondisi ini menambah ketegangan terkait implementasi kenaikan pajak yang kontroversial.

Dukungan anak muda di sosial media menunjukkan adanya persepsi berbeda di kalangan generasi muda Pati. Mereka menekankan pentingnya mendukung kebijakan pembangunan yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat luas.

Video viral ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak selalu negatif, dan pemahaman publik terhadap kebijakan pajak sangat dibutuhkan agar tercipta suasana kondusif. Kebijakan kenaikan PBB-P2 merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Pati untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.