Rp21,8 Juta per Rumah! Banyumas Ajukan Proposal Percepatan Renovasi RTLH ke Pemerintah Pusat

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan komitmen kuat dalam menuntaskan permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya. Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke Banyumas pada Minggu (20/7/2025), Bupati Banyumas secara resmi menyerahkan proposal bantuan stimulan perumahan swadaya ke pemerintah pusat.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung target nasional renovasi 2 juta rumah setiap tahun yang akan dimulai pada 2026. Program percepatan Renovasi RTLH dengan Rp 21,8 juta per rumah ini merupakan bagian dari tiga agenda besar Kementerian PKP, yang tidak hanya menargetkan perbaikan RTLH, tetapi juga pemulihan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal di daerah padat.

Pemerintah pusat telah merancang skema khusus melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mengalokasikan anggaran Rp21,8 juta untuk setiap unit rumah.

Skema ini mencakup dana persiapan, pembelian material bangunan, dan upah kerja, dengan sistem distribusi yang menggandeng koperasi lokal di desa. Banyumas menjadi salah satu daerah prioritas karena memiliki jumlah RTLH yang cukup tinggi, terutama di kawasan pedesaan.

Melalui proposal ini, Pemkab Banyumas berharap dapat mempercepat realisasi program nasional, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penerima manfaat akan mendapatkan Rp2,5 juta sebagai dana langsung, sementara Rp17,5 juta akan dikelola untuk pengadaan bahan bangunan oleh koperasi desa. Model kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan koperasi lokal diyakini dapat menciptakan perputaran ekonomi di desa, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan.

Keterlibatan koperasi Merah Putih juga menjadi strategi untuk memastikan ketersediaan bahan bangunan berkualitas secara efisien dan transparan. Dilansir dari Pemkab Banyumas, Selain itu, program restorasi 1.000 kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal akan menyasar daerah urban dan rawan bencana, sebagai bagian dari solusi menyeluruh terhadap backlog perumahan nasional.

Banyumas, bersama kabupaten tetangga seperti Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan, turut dilibatkan dalam diskusi teknis guna memperkuat sinergi lintas wilayah.

Dukungan dari berbagai daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemkab Banyumas optimistis bahwa percepatan program RTLH akan membawa perubahan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dengan sistem yang lebih terdesentralisasi, pembangunan tidak lagi hanya bergantung pada pusat, melainkan melibatkan inisiatif dan kesiapan daerah. Langkah strategis ini juga memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu daerah yang progresif dalam menyambut agenda pembangunan nasional.

Proposal yang telah diajukan diharapkan segera mendapatkan respons positif, sehingga tahapan eksekusi dapat dimulai tepat waktu

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan komitmen kuat dalam menuntaskan permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya. Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke Banyumas pada Minggu (20/7/2025), Bupati Banyumas secara resmi menyerahkan proposal bantuan stimulan perumahan swadaya ke pemerintah pusat.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung target nasional renovasi 2 juta rumah setiap tahun yang akan dimulai pada 2026. Program percepatan Renovasi RTLH dengan Rp 21,8 juta per rumah ini merupakan bagian dari tiga agenda besar Kementerian PKP, yang tidak hanya menargetkan perbaikan RTLH, tetapi juga pemulihan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal di daerah padat.

Pemerintah pusat telah merancang skema khusus melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mengalokasikan anggaran Rp21,8 juta untuk setiap unit rumah.

Skema ini mencakup dana persiapan, pembelian material bangunan, dan upah kerja, dengan sistem distribusi yang menggandeng koperasi lokal di desa. Banyumas menjadi salah satu daerah prioritas karena memiliki jumlah RTLH yang cukup tinggi, terutama di kawasan pedesaan.

Melalui proposal ini, Pemkab Banyumas berharap dapat mempercepat realisasi program nasional, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penerima manfaat akan mendapatkan Rp2,5 juta sebagai dana langsung, sementara Rp17,5 juta akan dikelola untuk pengadaan bahan bangunan oleh koperasi desa. Model kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan koperasi lokal diyakini dapat menciptakan perputaran ekonomi di desa, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan.

Keterlibatan koperasi Merah Putih juga menjadi strategi untuk memastikan ketersediaan bahan bangunan berkualitas secara efisien dan transparan. Dilansir dari Pemkab Banyumas, Selain itu, program restorasi 1.000 kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal akan menyasar daerah urban dan rawan bencana, sebagai bagian dari solusi menyeluruh terhadap backlog perumahan nasional.

Banyumas, bersama kabupaten tetangga seperti Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan, turut dilibatkan dalam diskusi teknis guna memperkuat sinergi lintas wilayah.

Dukungan dari berbagai daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemkab Banyumas optimistis bahwa percepatan program RTLH akan membawa perubahan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dengan sistem yang lebih terdesentralisasi, pembangunan tidak lagi hanya bergantung pada pusat, melainkan melibatkan inisiatif dan kesiapan daerah. Langkah strategis ini juga memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu daerah yang progresif dalam menyambut agenda pembangunan nasional.

Proposal yang telah diajukan diharapkan segera mendapatkan respons positif, sehingga tahapan eksekusi dapat dimulai tepat waktu