Renovasi Rumah Warga Banyumas Dimulai 2026, Anggaran Rp 20 Juta per Unit

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program renovasi rumah tak layak huni (RTLH) nasional yang akan dimulai pada 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Banyumas pada Minggu, 20 Juli 2025.

Dalam kunjungan yang berlangsung di Ruang Joko Kahiman, Wamen PKP Fahri Hamzah didampingi oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Pertemuan ini juga dihadiri oleh kepala daerah dari Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan guna membahas percepatan penyelesaian masalah RTLH dan kawasan permukiman melalui tiga program strategis dari Kementerian PKP.

Fahri Hamzah menegaskan, pemerintah pusat menargetkan renovasi dua juta rumah setiap tahun mulai 2026. Target ini merupakan bagian dari upaya besar nasional untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah layak, khususnya di wilayah pedesaan.

“Program ini bukan proyek pusat semata, tetapi akan melibatkan daerah secara langsung. Kami sedang mempersiapkan sistem agar distribusi bantuan bisa dilakukan cepat melalui daerah,” ujar Fahri dikutip dari laman Pemkab Banyumas.

Setiap rumah penerima bantuan akan memperoleh anggaran renovasi sebesar Rp 20 juta. Rinciannya, Rp 2,5 juta diberikan langsung kepada pemilik rumah sebagai penerima manfaat, sedangkan Rp 17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan.

Menariknya, pembelian material ini akan dikelola melalui Koperasi Merah Putih yang tersebar di desa-desa. Fahri menambahkan, pendekatan ini akan memberikan efek ganda pada perekonomian desa.

Selain mempercepat penyelesaian RTLH, program ini akan menciptakan lapangan kerja lokal, menggerakkan koperasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan program pemerintah pusat yang menyasar langsung masyarakat desa.