PKL Bung Karno Ogah Pindah, Sewa Lapak Rp12 Juta Dinilai Mencekik

Viva,Banyumas - Rencana penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Bung Karno, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, menuai kritik tajam dari para pedagang. Mereka menilai skema relokasi yang ditawarkan tidak realistis dan jauh dari kondisi riil pedagang kecil di lapangan. Penolakan PKL Bung Karno yang ogah direlokasi ini disuarakan dalam forum diskusi publik yang digelar di kantor DPRD Banyumas pada Rabu (9/7/2025).

Perwakilan Paguyuban PKL Pasir Muncang Bersatu, Eboy, menjadi salah satu yang paling vokal dalam menyuarakan keberatan. Menurut Eboy, dua masalah utama menjadi penyebab penolakan, yakni ukuran lapak yang terlalu kecil dan biaya sewa yang sangat tinggi.

Dikutip dari laman Instagram @infoseputarpurwokerto, Lapak ukuran 2x1 meter itu sempit sekali. Kami jualan masakan siap saji, bergerak saja susah. Pembeli juga pasti tidak nyaman. Ia menilai ukuran tersebut sangat tidak layak bagi usaha kuliner maupun usaha lain yang membutuhkan ruang gerak dan display.

Masalah kedua yang tidak kalah krusial adalah soal biaya sewa lapak di lokasi resmi. Eboy menyebutkan, biaya sewa di Madang Maning Park yang dijadikan contoh oleh pemerintah daerah, mencapai Rp12 juta per tahun.

Eboy mengungkapkan Angka itu berat bagi kami. Jualan di pinggir jalan saja penghasilannya tidak menentu. Kalau disuruh pindah dan bayar sebesar itu, jelas  tidak sanggup.

Ketua Paguyuban Bung Karno Street Trader (BST), Ardi Siswanto, menambahkan bahwa sebagian besar PKL di Jalan Bung Karno hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Pendapatan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan harian, bahkan sering kali tidak mencukupi jika ada kebutuhan mendesak.

Para PKL menegaskan bahwa mereka tidak menolak aturan atau ketertiban, namun meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha mereka.