Telkomsel Kejam! Anggota DPR Bongkar Dugaan Kuota Pelanggan Hilang dan Kontribusi ke Negara Minim

Viva, Banyumas - Anggota Komisi VII DPR RI, Sadarestuwati, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan praktik hilangnya kuota pelanggan Telkomsel yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Dalam rapat bersama jajaran Kementerian BUMN dan Telkom Group, ia bahkan menyebut bahwa praktik ini “kejam”, setara dengan isu promo aplikator ojek online yang kerap dikeluhkan publik.

“Kalau di Komisi V itu bilang aplikator kejam karena promo ojol itu bohong, kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan kuota dari para penggunanya,” ujar Sadarestuwati, dikutip dari pernyataannya dalam rapat di akun Youtube DPR RI.

Ia menyoroti sistem langganan kuota, khususnya pada pelanggan pascabayar seperti kartu Halo, di mana banyak pelanggan tetap membayar kuota yang tidak mereka gunakan sepenuhnya.

“Saya hampir tidak pernah secara aktif memakai kuota, tapi setiap bulan harus bayar. Bisa dibilang lebih dari 50 persen kuota saya tidak terpakai. Nah, ini harus dijawab, ke mana sisa kuota itu?” tegasnya.

Minta Telkom Transparan Soal Kuota Sadarestuwati mendesak Telkom untuk membuka data penggunaan kuota secara transparan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah sisa kuota yang tidak digunakan berkontribusi pada laba perusahaan atau tidak.

“Kalau memang tidak dikembalikan ke pelanggan, ya harus ada transparansi. Apakah sisa kuota itu jadi bagian dari keuntungan Telkom? Jangan dibiarkan menggantung,” katanya.

Jaringan Lemah di Daerah Terpencil Ia juga menyinggung soal kualitas jaringan yang buruk di daerah-daerah pelosok. Sadarestuwati mengambil contoh desanya sendiri, yang menurutnya sulit mendapatkan sinyal kuat.

“Saya sendiri kalau mau telepon, harus pakai jaringan Wi-Fi. Tapi kalau tidak naik ke lantai atas, saya harus lari keluar rumah. Ini bukan jaringan yang ideal,” tambahnya.

Sadarestuwati membandingkan kondisi ini dengan layanan internet luar negeri seperti Starlink, yang meskipun gencar dibicarakan, belum bisa menjangkau pelosok-pelosok desa di Indonesia.

Kontribusi Telkom ke Negara Dinilai Minim Tak hanya soal layanan, ia juga mengkritik kontribusi Telkom terhadap negara.

Berdasarkan data 2020–2024, kontribusi Telkom melalui pajak dan dividen disebut hanya sekitar Rp20 triliun. Jumlah ini dianggap belum optimal untuk perusahaan sebesar Telkom

Viva, Banyumas - Anggota Komisi VII DPR RI, Sadarestuwati, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan praktik hilangnya kuota pelanggan Telkomsel yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Dalam rapat bersama jajaran Kementerian BUMN dan Telkom Group, ia bahkan menyebut bahwa praktik ini “kejam”, setara dengan isu promo aplikator ojek online yang kerap dikeluhkan publik.

“Kalau di Komisi V itu bilang aplikator kejam karena promo ojol itu bohong, kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan kuota dari para penggunanya,” ujar Sadarestuwati, dikutip dari pernyataannya dalam rapat di akun Youtube DPR RI.

Ia menyoroti sistem langganan kuota, khususnya pada pelanggan pascabayar seperti kartu Halo, di mana banyak pelanggan tetap membayar kuota yang tidak mereka gunakan sepenuhnya.

“Saya hampir tidak pernah secara aktif memakai kuota, tapi setiap bulan harus bayar. Bisa dibilang lebih dari 50 persen kuota saya tidak terpakai. Nah, ini harus dijawab, ke mana sisa kuota itu?” tegasnya.

Minta Telkom Transparan Soal Kuota Sadarestuwati mendesak Telkom untuk membuka data penggunaan kuota secara transparan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah sisa kuota yang tidak digunakan berkontribusi pada laba perusahaan atau tidak.

“Kalau memang tidak dikembalikan ke pelanggan, ya harus ada transparansi. Apakah sisa kuota itu jadi bagian dari keuntungan Telkom? Jangan dibiarkan menggantung,” katanya.

Jaringan Lemah di Daerah Terpencil Ia juga menyinggung soal kualitas jaringan yang buruk di daerah-daerah pelosok. Sadarestuwati mengambil contoh desanya sendiri, yang menurutnya sulit mendapatkan sinyal kuat.

“Saya sendiri kalau mau telepon, harus pakai jaringan Wi-Fi. Tapi kalau tidak naik ke lantai atas, saya harus lari keluar rumah. Ini bukan jaringan yang ideal,” tambahnya.

Sadarestuwati membandingkan kondisi ini dengan layanan internet luar negeri seperti Starlink, yang meskipun gencar dibicarakan, belum bisa menjangkau pelosok-pelosok desa di Indonesia.

Kontribusi Telkom ke Negara Dinilai Minim Tak hanya soal layanan, ia juga mengkritik kontribusi Telkom terhadap negara.

Berdasarkan data 2020–2024, kontribusi Telkom melalui pajak dan dividen disebut hanya sekitar Rp20 triliun. Jumlah ini dianggap belum optimal untuk perusahaan sebesar Telkom