Dituding Langgar Regulasi, Penunjukan Direktur RSUD Soewondo Pati Justru Sudah Disahkan Kemenkumham

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Pati akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai kabar yang beredar seputar pengangkatan dr. Rini sebagai Direktur RSUD RAA Soewondo yang diduga melanggar regulasi.

Banyak pihak mempertanyakan legalitas proses penunjukan tersebut dan menuding kebijakan Bupati Pati tidak sesuai aturan. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Riyoso, memastikan seluruh tahapan pengangkatan direktur RSUD Soewondo Pati telah melalui jalur yang sah.

Pernyataan ini disampaikan Riyoso pada Jumat, 4 Juli 2025, dalam konferensi pers di Ruang Sekda Kabupaten Pati.

"Penunjukan dr. Rini sudah melalui proses yang sesuai ketentuan. Tidak ada pelanggaran regulasi," tegas Riyoso dilansir dari laman Pemkab Pati.

Ia menjelaskan bahwa pengangkatan dr. Rini sebagai direktur rumah sakit daerah itu mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dua regulasi tersebut secara tegas membuka peluang bagi kalangan profesional untuk menduduki jabatan direktur rumah sakit. Lebih lanjut, Riyoso memaparkan bahwa Peraturan Bupati yang menjadi dasar pengangkatan juga telah melalui tahap sinkronisasi dan harmonisasi.

Proses harmonisasi dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

"Peraturan Bupati yang menjadi landasan hukum pengangkatan dr. Rini sudah selesai disinkronisasi. Jadi tidak bisa lagi disebut cacat hukum," ujarnya.

Isu mengenai pelayanan ASN yang disebut terganggu akibat penunjukan dr. Rini pun dibantah. Riyoso menegaskan seluruh layanan kepegawaian aparatur sipil negara tetap berjalan normal tanpa hambatan administrasi.

"Terkait layanan kepegawaian ASN, tidak ada masalah sama sekali. Bisa dicek hari ini. Semua proses tetap berjalan seperti biasa," katanya menegaskan.

Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh kabar simpang siur yang berkembang di media sosial. Menurut Riyoso, setiap kebijakan Bupati Pati selalu dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang kuat dan telah melalui kajian komprehensif.

Pemkab Pati juga meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada dr. Rini untuk bekerja secara profesional. Sebab saat ini RSUD RAA Soewondo sedang dalam proses pembenahan manajemen pelayanan kesehatan agar semakin berkualitas.

"Kami mohon agar Bu Direktur dapat menjalankan tugas dengan tenang tanpa gangguan. Fokus beliau sangat diperlukan demi kemajuan rumah sakit dan peningkatan layanan masyarakat," tambahnya.

Pemerintah daerah optimistis bahwa ke depan, RSUD Soewondo akan semakin berkembang menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas dan dipercaya masyarakat Kabupaten Pati

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Pati akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai kabar yang beredar seputar pengangkatan dr. Rini sebagai Direktur RSUD RAA Soewondo yang diduga melanggar regulasi.

Banyak pihak mempertanyakan legalitas proses penunjukan tersebut dan menuding kebijakan Bupati Pati tidak sesuai aturan. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Riyoso, memastikan seluruh tahapan pengangkatan direktur RSUD Soewondo Pati telah melalui jalur yang sah.

Pernyataan ini disampaikan Riyoso pada Jumat, 4 Juli 2025, dalam konferensi pers di Ruang Sekda Kabupaten Pati.

"Penunjukan dr. Rini sudah melalui proses yang sesuai ketentuan. Tidak ada pelanggaran regulasi," tegas Riyoso dilansir dari laman Pemkab Pati.

Ia menjelaskan bahwa pengangkatan dr. Rini sebagai direktur rumah sakit daerah itu mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dua regulasi tersebut secara tegas membuka peluang bagi kalangan profesional untuk menduduki jabatan direktur rumah sakit. Lebih lanjut, Riyoso memaparkan bahwa Peraturan Bupati yang menjadi dasar pengangkatan juga telah melalui tahap sinkronisasi dan harmonisasi.

Proses harmonisasi dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

"Peraturan Bupati yang menjadi landasan hukum pengangkatan dr. Rini sudah selesai disinkronisasi. Jadi tidak bisa lagi disebut cacat hukum," ujarnya.

Isu mengenai pelayanan ASN yang disebut terganggu akibat penunjukan dr. Rini pun dibantah. Riyoso menegaskan seluruh layanan kepegawaian aparatur sipil negara tetap berjalan normal tanpa hambatan administrasi.

"Terkait layanan kepegawaian ASN, tidak ada masalah sama sekali. Bisa dicek hari ini. Semua proses tetap berjalan seperti biasa," katanya menegaskan.

Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh kabar simpang siur yang berkembang di media sosial. Menurut Riyoso, setiap kebijakan Bupati Pati selalu dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang kuat dan telah melalui kajian komprehensif.

Pemkab Pati juga meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada dr. Rini untuk bekerja secara profesional. Sebab saat ini RSUD RAA Soewondo sedang dalam proses pembenahan manajemen pelayanan kesehatan agar semakin berkualitas.

"Kami mohon agar Bu Direktur dapat menjalankan tugas dengan tenang tanpa gangguan. Fokus beliau sangat diperlukan demi kemajuan rumah sakit dan peningkatan layanan masyarakat," tambahnya.

Pemerintah daerah optimistis bahwa ke depan, RSUD Soewondo akan semakin berkembang menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas dan dipercaya masyarakat Kabupaten Pati