KPK Ungkap Dana Korupsi Papua untuk Private Jet, RDG Airlines Muncul dari Uang Rakyat?

Viva,Banyumas - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap fakta baru dalam kasus Korupsi Papua. Lembaga antirasuah tersebut menemukan indikasi bahwa dana operasional Pemerintah Provinsi Papua yang mencapai Rp1,2 triliun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu penggunaan dana itu diduga untuk membeli sebuah private jet mewah, yang kemudian di-branding dengan nama RDG Airlines. Menurut KPK, proses pengadaan private jet ini terkait erat dengan praktik korupsi yang melibatkan elite daerah, termasuk mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Jet tersebut bahkan dilaporkan berada di luar negeri, menambah kuat dugaan bahwa hasil korupsi Papua digunakan untuk membiayai aset mewah yang tidak berdampak bagi masyarakat luas. Dana operasional yang seharusnya dimanfaatkan untuk pelayanan publik justru dipakai untuk kebutuhan eksklusif pribadi.

Dalam rangka mengusut tuntas aliran dana tersebut, KPK juga memeriksa seorang warga negara asing asal Singapura yang diduga terlibat dalam transaksi pembelian jet untuk RDG Airlines. Penelusuran ini menjadi bagian dari strategi pemulihan kerugian negara dalam skandal korupsi Papua.

Nama Lukas Enembe kembali mencuat sebagai aktor utama penyalahgunaan dana operasional, yang kini membawa konsekuensi hukum dan sorotan nasional atas kemewahan tak wajar berupa private jet.

Dilansir dari laman Viva, Kasus ini menyeret nama almarhum Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua, yang disebut-sebut sebagai pihak utama dalam penyalahgunaan dana tersebut.

KPK menyatakan, dana operasional yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru dialirkan untuk kepentingan pribadi, termasuk pengadaan jet pribadi yang tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.

Untuk menelusuri transaksi mencurigakan ini, KPK memeriksa seorang pengusaha asing bernama Gibrael Isaak dari Singapura, yang dikenal sebagai pelaku usaha maskapai pribadi. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendalami proses pembelian jet serta pembentukan merek RDG Airlines, yang diduga kuat terkait langsung dengan aliran dana hasil korupsi Papua.

Menurut juru bicara KPK, dana sebesar Rp1,2 triliun tersebut merupakan hasil penggelembungan anggaran dari Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk penyedia jasa money changer yang diduga menyalurkan uang hasil korupsi tersebut ke luar negeri.

KPK menilai bahwa jika dana tersebut dikelola secara transparan, nilainya cukup untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua. Namun ironisnya, uang rakyat malah digunakan untuk kepentingan elit yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan penggunaan dana operasional kepala daerah. KPK kini terus mengawal proses asset recovery guna memulihkan kerugian negara, serta memastikan tidak ada celah hukum yang menghambat proses pengembalian dana korupsi

Viva,Banyumas - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap fakta baru dalam kasus Korupsi Papua. Lembaga antirasuah tersebut menemukan indikasi bahwa dana operasional Pemerintah Provinsi Papua yang mencapai Rp1,2 triliun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu penggunaan dana itu diduga untuk membeli sebuah private jet mewah, yang kemudian di-branding dengan nama RDG Airlines. Menurut KPK, proses pengadaan private jet ini terkait erat dengan praktik korupsi yang melibatkan elite daerah, termasuk mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Jet tersebut bahkan dilaporkan berada di luar negeri, menambah kuat dugaan bahwa hasil korupsi Papua digunakan untuk membiayai aset mewah yang tidak berdampak bagi masyarakat luas. Dana operasional yang seharusnya dimanfaatkan untuk pelayanan publik justru dipakai untuk kebutuhan eksklusif pribadi.

Dalam rangka mengusut tuntas aliran dana tersebut, KPK juga memeriksa seorang warga negara asing asal Singapura yang diduga terlibat dalam transaksi pembelian jet untuk RDG Airlines. Penelusuran ini menjadi bagian dari strategi pemulihan kerugian negara dalam skandal korupsi Papua.

Nama Lukas Enembe kembali mencuat sebagai aktor utama penyalahgunaan dana operasional, yang kini membawa konsekuensi hukum dan sorotan nasional atas kemewahan tak wajar berupa private jet.

Dilansir dari laman Viva, Kasus ini menyeret nama almarhum Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua, yang disebut-sebut sebagai pihak utama dalam penyalahgunaan dana tersebut.

KPK menyatakan, dana operasional yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru dialirkan untuk kepentingan pribadi, termasuk pengadaan jet pribadi yang tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.

Untuk menelusuri transaksi mencurigakan ini, KPK memeriksa seorang pengusaha asing bernama Gibrael Isaak dari Singapura, yang dikenal sebagai pelaku usaha maskapai pribadi. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendalami proses pembelian jet serta pembentukan merek RDG Airlines, yang diduga kuat terkait langsung dengan aliran dana hasil korupsi Papua.

Menurut juru bicara KPK, dana sebesar Rp1,2 triliun tersebut merupakan hasil penggelembungan anggaran dari Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk penyedia jasa money changer yang diduga menyalurkan uang hasil korupsi tersebut ke luar negeri.

KPK menilai bahwa jika dana tersebut dikelola secara transparan, nilainya cukup untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua. Namun ironisnya, uang rakyat malah digunakan untuk kepentingan elit yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan penggunaan dana operasional kepala daerah. KPK kini terus mengawal proses asset recovery guna memulihkan kerugian negara, serta memastikan tidak ada celah hukum yang menghambat proses pengembalian dana korupsi