Anggaran Rp 4,9 Triliun Digelontorkan! Ini Cara Pemerintah Pastikan Bantuan Beras Tepat Sasaran

Viva, Banyumas - Pemerintah mengalokasikan anggaran 4,9 triliun digelontor untuk program bantuan beras kepada masyarakat pada Juni dan Juli 2025. Bantuan ini menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan distribusi masing-masing 10 kilogram per bulan, sehingga total setiap keluarga menerima 20 kilogram.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

Salah satu cara pemerintah memastikan program ini tepat sasaran adalah dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar validasi penerima. Arief menjelaskan bahwa data ini sudah diverifikasi bersama Bappenas, BPS, BPKP, dan Kemensos, sehingga penyaluran bantuan beras lebih akurat dan menghindari salah sasaran.

Hingga saat ini, sekitar 16,5 juta data keluarga telah divalidasi dan akan terus diperbarui sampai mencapai 18,3 juta penerima. Agar distribusi berjalan lancar dan efisien, anggaran 4,9 triliun digelontor tersebut juga mencakup biaya pengiriman dan pengemasan yang akan dilakukan oleh Bulog.

Cara pemerintah lainnya untuk menjamin tepat sasaran adalah bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan lembaga terkait dalam pengawasan. Bahkan, bantuan direncanakan dikirim dalam satu kali pengiriman untuk dua bulan sekaligus, sebagai bentuk efisiensi logistik tanpa mengurangi kualitas program bantuan beras tersebut.

Setiap keluarga akan menerima total 20 kilogram beras, yang terdiri dari alokasi 10 kilogram per bulan. Untuk mendukung efisiensi dan memastikan bantuan diterima secara merata, Bapanas bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Satgas Pangan Polri serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kita pastikan pendistribusian dilakukan by name by address, berdasarkan data yang sudah terverifikasi,” ujar Arief yang dikutip dari laman Viva pada 9 Juni 2025.

Salah satu kunci utama dalam proses penyaluran bantuan kali ini adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi dasar untuk menetapkan penerima bantuan yang benar-benar membutuhkan, dengan target masyarakat dari desil 1 sampai 7.

Arief menyampaikan bahwa saat ini, data yang sudah diverifikasi mencapai 16,5 juta keluarga dan akan terus diperbarui hingga mencapai 18,3 juta. Tak hanya soal ketepatan sasaran, pemerintah juga mengupayakan efisiensi dalam proses distribusi.

Bantuan direncanakan dikirim secara "one shoot", yakni sekaligus untuk dua bulan, guna menekan biaya pengiriman dan mempercepat penyaluran ke daerah-daerah terpencil seperti wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).

Bulog juga diminta segera mempersiapkan kemasan beras ukuran 10 kilogram untuk mendukung kelancaran program ini.

"Kami ingin pada pertengahan Juli nanti, realisasi bantuan sudah mencapai di atas 95 persen," imbuh Arief.

Saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 4 juta ton, dengan tingkat serapan dalam negeri yang melebihi 80 persen dari target.

Dengan ketersediaan tersebut, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus mendukung masyarakat berpenghasilan rendah

Viva, Banyumas - Pemerintah mengalokasikan anggaran 4,9 triliun digelontor untuk program bantuan beras kepada masyarakat pada Juni dan Juli 2025. Bantuan ini menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan distribusi masing-masing 10 kilogram per bulan, sehingga total setiap keluarga menerima 20 kilogram.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

Salah satu cara pemerintah memastikan program ini tepat sasaran adalah dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar validasi penerima. Arief menjelaskan bahwa data ini sudah diverifikasi bersama Bappenas, BPS, BPKP, dan Kemensos, sehingga penyaluran bantuan beras lebih akurat dan menghindari salah sasaran.

Hingga saat ini, sekitar 16,5 juta data keluarga telah divalidasi dan akan terus diperbarui sampai mencapai 18,3 juta penerima. Agar distribusi berjalan lancar dan efisien, anggaran 4,9 triliun digelontor tersebut juga mencakup biaya pengiriman dan pengemasan yang akan dilakukan oleh Bulog.

Cara pemerintah lainnya untuk menjamin tepat sasaran adalah bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan lembaga terkait dalam pengawasan. Bahkan, bantuan direncanakan dikirim dalam satu kali pengiriman untuk dua bulan sekaligus, sebagai bentuk efisiensi logistik tanpa mengurangi kualitas program bantuan beras tersebut.

Setiap keluarga akan menerima total 20 kilogram beras, yang terdiri dari alokasi 10 kilogram per bulan. Untuk mendukung efisiensi dan memastikan bantuan diterima secara merata, Bapanas bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Satgas Pangan Polri serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kita pastikan pendistribusian dilakukan by name by address, berdasarkan data yang sudah terverifikasi,” ujar Arief yang dikutip dari laman Viva pada 9 Juni 2025.

Salah satu kunci utama dalam proses penyaluran bantuan kali ini adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi dasar untuk menetapkan penerima bantuan yang benar-benar membutuhkan, dengan target masyarakat dari desil 1 sampai 7.

Arief menyampaikan bahwa saat ini, data yang sudah diverifikasi mencapai 16,5 juta keluarga dan akan terus diperbarui hingga mencapai 18,3 juta. Tak hanya soal ketepatan sasaran, pemerintah juga mengupayakan efisiensi dalam proses distribusi.

Bantuan direncanakan dikirim secara "one shoot", yakni sekaligus untuk dua bulan, guna menekan biaya pengiriman dan mempercepat penyaluran ke daerah-daerah terpencil seperti wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).

Bulog juga diminta segera mempersiapkan kemasan beras ukuran 10 kilogram untuk mendukung kelancaran program ini.

"Kami ingin pada pertengahan Juli nanti, realisasi bantuan sudah mencapai di atas 95 persen," imbuh Arief.

Saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 4 juta ton, dengan tingkat serapan dalam negeri yang melebihi 80 persen dari target.

Dengan ketersediaan tersebut, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus mendukung masyarakat berpenghasilan rendah